Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Ketentuan Perjanjian Secondment untuk Karyawan di Perusahaan Pelayaran

Ketentuan Perjanjian Secondment untuk Karyawan di Perusahaan Pelayaran

PERTANYAAN

Bagaimanakah pengaturan mengenai seseorang yang memiliki 2 hubungan kerja? Sebagai contoh seseorang bekerja di sebuah perusahaan pelayaran sebagai PKWTT, namun atas perintah perusahaan pelayaran tersebut, orang tersebut harus menjadi awak kapal dan membuat PKL sebagai awak kapal yang sifatnya PKWT. Apakah hal ini diperbolehkan secara normatif atau harus memutus terlebih dahulu hubungan kerja yang PKWTT? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perjanjian Secondment Tenaga Kerja yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2011.

    Sebelum membahas inti pertanyaan, perlu dipahami bahwa konteks yang dimaksud dalam pertanyaan adalah berkaitan dengan adanya penugasan kerja atau yang dikenal sebagai “secondment”. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai secondment, namun dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, umumnya dilakukan melalui secondment agreement/perjanjian penugasan dan/atau surat penugasan kerja dari perusahaan pemberi kerja.

    Adapun terkait definisi lengkapnya, Diana Kusumasari (penulis sebelumnya) mengutip pendapat Rob Barkworth yang menyatakan bahwa:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    “The term ‘secondment’ originally applied to the temporary transfer of a member of staff from one department to another, within the same organisation. The concept now includes transfer between organisations as well, be it private, public or voluntary (CIPD, 2003a). According to Tuffrey (1997), the loan period is for a fixed period of time and for a specific role.”

    Jika diterjemahkan secara bebas, istilah secondment awalnya digunakan untuk pemindahan sementara seorang staf dari satu departemen ke departemen lain, dalam organisasi yang sama. Konsep ini kini juga mencakup pemindahan antarorganisasi, baik swasta, publik, maupun sukarela (CIPD, 2003a). Menurut Tuffrey (1997), jangka waktu secondment ini dilakukan untuk periode waktu tertentu dan untuk peran tertentu yang spesifik.

    Sebagaimana yang ditanyakan sebelumnya, secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu UU Ketenegakerjaan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, pada dasarnya tidak terdapat larangan bagi seseorang untuk memiliki lebih dari satu hubungan kerja, sepanjang tidak terdapat klausul eksklusivitas atau larangan rangkap jabatan dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang berlaku.

    Selaras dengan hal tersebut, Pasal 2 dan Pasal 4 PP 35/2021 menegaskan bahwa hubungan kerja pada dasarnya timbul karena adanya perjanjian kerja, baik yang dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak, maupun perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, tidak dibatasi jumlah perjanjian atau hubungan kerja yang dapat dimiliki oleh seseorang. Hal ini menurut hemat kami sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang mengikat pekerja yang bersangkutan.

    Selanjutnya, dalam praktik di sektor pelayaran dikenal adanya Perjanjian Kerja Laut (“PKL”) yang diatur dalam Permenhub PM.59/2021 dan PP 22/2022.

    PKL merupakan perjanjian kerja antara perusahaan angkutan laut atau badan usaha keagenan awak kapal dengan pelaut/awak kapal yang akan dipekerjakan, dan memuat hak serta kewajiban para pihak.[1]

    Berdasarkan PP 22/2022, diatur bahwa setiap awak kapal harus menandatangani PKL sebelum bekerja. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Permenhub PM.59/2021 yang mengatur bahwa PKL dapat dilakukan untuk 1 perjalanan atau lebih, baik dengan skema waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu dan wajib dibuat sebelum penempatan awak kapal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum.[2]

    Dengan demikian, apabila seorang karyawan ditugaskan menjadi awak kapal, karyawan yang bersangkutan memang harus menandatangani PKL baik dalam bentuk PKWT maupun PKWTT. Namun, hal tersebut tidak serta merta mewajibkan pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan asal, sepanjang ketentuan internal perusahaan tidak terdapat larangan eksplisit dalam perjanjian kerja atau peraturan internal perusahaan, serta tidak terjadi benturan kepentingan atau pelanggaran hak-hak pekerja.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
    6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

    [2] Pasal 17 ayat (1) PP No. 22/2022 jo Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3) Permenhub PM.59/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000