Bacaan 4 Menit
Sebuah PT mengubah nama. Pertanyaan: 1. Bagaimana keabsahan izin sebelum perubahan nama PT dan kerja sama dengan pihak ketiga? 2. Apakah keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa "semua perizinan lama atas nama PT tersebut tetap berlaku" dapat dijadikan dasar bagi PT untuk berhubungan dengan pihak ketiga?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perubahan Nama PT terhadap Izin-izin Terdahulu yang dibuat oleh Alfi Renata, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 7 April 2010.
Ketentuan perubahan nama perusahaan telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU PT jo. Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 21/2021 yaitu melalui perubahan anggaran dasar dengan mendapat persetujuan atau didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Patut digarisbawahi pula, perubahan anggaran dasar ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[1]
Sehingga, bagi perusahaan yang hendak mengajukan perubahan nama harus melakukan perubahan anggaran dasar melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU PT. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[2]
Perubahan anggaran dasar tersebut kemudian dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.[3] Jika perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.[4] Bentuk akta notaris adalah berupa akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.[5]
Setelah itu perubahan anggaran dasar didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH),[6] yang selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, dan nama baru perusahaan akan berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut.
Mengenai konsekuensi hukum perubahan nama PT terhadap izin yang sudah diperoleh sebelumnya, kami berpendapat izin yang telah diperoleh tersebut tetap berlaku sepanjang lembaga atau instansi penerbit izin tidak mengatur lain.
Namun demikian, patut dicatat, ada juga pengaturan khusus bahwa apabila ada perubahan nama PT, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk kemudian diperbaharui dengan nama PT yang baru.
Menjawab pertanyaan selanjutnya, mengenai keabsahan kerja sama dengan pihak ketiga, kami berpendapat kerja sama tetap berlaku. Sebagai tambahan informasi, biasanya dalam klausula perjanjian kerja sama tercantum bunyi sebagai berikut:
Perjanjian ini tetap berlaku dan mengingat para pihak walaupun terjadi perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham atau pihak pengendali, perubahan pengurus, perubahan status badan hukum dan/atau munculnya ahli waris dari para pihak.
Kemudian mengenai Surat Keterangan Notaris sebagaimana Anda tanyakan, menurut hemat kami tidaklah diperlukan. Adapun perizinan perusahaan tetaplah berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengatur dari lembaga atau instansi yang menerbitkan izin. Sehingga kami menyarankan agar Anda menanyakan dan menginformasikan perubahan nama PT kepada lembaga atau instansi terkait.
Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
