Kenegaraan
Prinsip Amar Maruf Nahi Munkar dalam Hukum Islam
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Mengenal istilah amar ma'ruf dalam filsafat hukum Islam, apa definisi dan bagaimana penerapannya di Indonesia?


Bacaan 8 Menit

Mengenal istilah amar ma'ruf dalam filsafat hukum Islam, apa definisi dan bagaimana penerapannya di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya amar ma’ruf nahi munkar merupakan salah satu prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam sendiri merupakan kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam terbagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[1]
Menurut Moh. Ahsanuddin Jauhari, dalam bukunya Filsafat Hukum Islam (hal. 103) prinsip amar ma’ruf nahi munkar adalah memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhai oleh Allah Swt. dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, serta bertentangan dengan perintah Allah Swt.
Menurut bahasa, amar ma’ruf nahi munkar dibagi menjadi amar ma’ruf dan nahi munkar. Amar ma’ruf berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan, nahi munkar artinya mencegah atau menahan kemungkaran. Perlu diketahui bahwa nahi munkar ini tidak dikhususkan bagi para pemegang kekuasaan saja, akan tetapi merupakan ketetapan bagi setiap pribadi muslim.[2]
Lebih lanjut, Ahmad Junaidi dalam bukunya Filsafat Hukum Islam (hal. 49) menerangkan bahwa amar ma’ruf nahi munkar merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip tauhid dan keadilan. Amar ma’ruf sendiri berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah Swt. Menurut hemat kami, dalam filsafat hukum barat hal ini disebut sebagai fungsi social engineering hukum.
Sedangkan, yang dimaksud dengan nahi munkar adalah fungsi social controlnya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah al-ahkam al-khamsah atau hukum yang lima, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar ini berdasar pada QS. Ali Imran ayat 110.
Prinsip amar ma’ruf nahi munkar merupakan suatu prinsip yang penting, bahkan hukumnya sama dengan berperang melawan musuh di jalan Allah Swt, yaitu fardu kifayah. Jadi, di antara masyarakat muslim wajib menunaikan kewajiban ini dengan baik dan jika tidak maka seluruh masyarakat akan berdoa. Selain dosa kolektif, masyarakat muslim juga akan lebih berpotensi menjadi masyarakat yang bobrok sebab ketiadaan suatu prinsip perekat antara mereka.[3]
Lantas, bagaimana penerapan amar ma’ruf nahi munkar di Indonesia?
Menjawab pertanyaan Anda mengenai penerapannya, Anda tidak menjelaskan secara spesifik pada bidang apa amar ma’ruf nahi munkar diterapkan.
Dalam hal kehidupan masyarat, umat Islam di Indonesia senantiasa diperintahkan untuk menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar dalam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.[4]
Salah satu upaya penerapannya ini dilakukan melalui dakwah. Perintah dakwah sebagai upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, telah tampak jelas dalam kajian QS. Ali Imran ayat 104, yang memiliki tafsiran bahwa umat Islam diwajibkan membentuk sebuah kelompok atau golongan yang bertugas menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, dan tugas inilah yang tegasnya mereka sebut sebagai dakwah.[5]
Selain itu, penerapan amar ma’ruf nahi munkar dapat memperbaiki masalah sosial di masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah kelompok kajian keagamaan atau majlis ilmu lingkungan di masyarakat.[6]
Berkaitan dengan hukum, mengutip dari artikel Kewajiban Menaati Hukum dan Adat yang Baik pada laman Dinas Syariat Islam Aceh, pada dasarnya setiap mukmin diwajibkan melakukan perubahan sosial sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Kewenangan pemerintah merubah kemungkaran dengan membuat regulasi dan penegakan hukum syariat. Kewenangan para ulama dan cendekiawan adalah menyampaikan ilmu, saran dan kritik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Sementara kewenangan masyarakat adalah saling menasehati, mengawasi, dan melaporkan kemungkaran di sekitar wilayahnya kepada pihak yang berwenang.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami mencontohkan bahwa salah satu penerapan amar ma’ruf nahi munkar dalam hukum adalah dengan dibuatnya suatu regulasi. Dalam tingkat pembuatan undang-undang, hal ini merupakan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, sebagai berikut:
Baca juga: Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang-undangan
Tentunya, pembuatan undang-undang yang dimaksud bertujuan untuk mengatur hidup masyarakat agar tertib dan aman sehingga terciptalah kondisi sosial masyarakat yang mengarah kepada kebaikan serta menghindari berbagai keburukan atau kejahatan. Melalui pengaturan undang-undang yang demikian, menurut hemat kami hal ini telah sejalan dengan pengimplementasian prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
Selain itu, contoh lain dari penerapan amar ma’ruf nahi munkar pada lingkup hukum, yaitu dalam hal terdapat kemungkaran dalam hal ini khususnya tindak pidana, maka akan berlaku proses hukum demi tetap terjaganya kebaikan dan keamanan di tengah mastarakat. Hal ini kemudian dapat dilakukan laporan sesuai Pasal 1 angka 24 KUHAP yaitiu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Ahmad Junaidi. Filsafat Hukum Islam. Jember: STAIN Jember Press, 2014, hlm. 45-52
[2] Al Azhar. Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial Berdasarkan Kajian Al’Quran Surat Ali Imran Ayat 104, 110, dan 114. Jurnal Pendidikan Ar Rashid Vol. 7, No 1, 2022, hal. 4
[3] Badrul Jihad. Implementasi Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, Volume 3, Nomor 1, 2021, hal. 116
[4] Kartini dan Fachrur Rizha. Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial. At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 12, No. 1, 2021, hal. 136
[5] Al Azhar. Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial Berdasarkan Kajian Al’Quran Surat Ali Imran Ayat 104, 110, dan 114. Jurnal Pendidikan Ar Rashid Vol. 7, No 1, 2022, hal. 14
[6] Al Azhar. Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial Berdasarkan Kajian Al’Quran Surat Ali Imran Ayat 104, 110, dan 114. Jurnal Pendidikan Ar Rashid Vol. 7, No 1, 2022, hal 15