Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini Adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Seluk Beluk Audit Pajak: Dari Pengertian Hingga Pemeriksaan Dokumen, yang dibuat oleh Ari Irfano, S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, dan pertama kali dipublikasikan pada 29 November 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menurut KBBI, audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala.
Adapun istilah audit dikenal sebagai pemeriksaan menurut PMK 15/2025, yang diartikan sebagai berikut:[1]
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Menurut Ari Irfano (penulis sebelumnya), Indonesia menganut sistem self-assessment di mana sistem ini memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, audit pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.
Adapun, pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan atau audit adalah Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[2]
Lantas, apa faktor penyebab dilakukannya audit pajak?
Pemeriksaan pajak atau audit pajak dilaksanakan apabila memenuhi kriteria antara lain:
- Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak[3]
- Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
Perlu diketahui bahwa hal ini merupakan bagian dari kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP 50/2022 dan Pasal 29 ayat (1) UU 28/2007.
- Kriteria pemeriksaan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku
- pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;[4]
- pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[5]
Sebagai informasi, terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, pada dasarnya pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.[6] Kemudian, wajib pajak yang diperiksa wajib:[7]
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- memberikan keterangan lain yang diperlukan
Kemudian, jenis audit pajak atau pemeriksaan pajak terbagi menjadi tiga yaitu:
- Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.[8]
Jenis pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 bulan, terhitung sejak sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.[9]
- Pemeriksaan Terfokus
Pemeriksaan terfokus adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.[10]
Jenis pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.[11]
- Pemeriksaan Spesifik
Pemeriksaan spesifik adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.[12]
Jenis pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, terhitung sejak sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.[13]
Adapun untuk jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan untuk pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.[14]
Saat dilakukan audit pajak, wajib pajak juga harus menyiapkan sejumlah dokumen yang diminta oleh auditor atau pemeriksa pajak untuk diaudit. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak dapat meminjam atau meminta:[15]
- buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak, termasuk data elektronik dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau
- buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan menyampaikan surat permintaan.
Adapun wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi surat permintaan paling lama 1 bulan terhitung sejak surat permintaan dimaksud disampaikan.[16] Setelah jangka waktu 1 bulan terlampaui, pemeriksa pajak juga harus membuat berita acara pemenuhan kewajiban atas peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik yang memuat informasi mengenai wajib pajak (memenuhi seluruhnya, memenuhi sebagian, atau tidak memenuhi seluruhnya).[17]
Baca juga: Mengulas Hukum Pajak dan Irisannya dengan HAN
Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan atau diberikan dalam bentuk fotokopi, cetakan, salinan, dan/atau elektronik, wajib pajak wajib menyatakan buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut telah sesuai dengan aslinya.[18] Adapun dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektronik perlu dilindungi kerahasiaannya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus.[19]
Baca juga: Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
Referensi:
Audit, KBBI, yang diakses pada 4 November 2025, pukul 16.25 WIB.
[2] Pasal 29 ayat (1) UU 28/2007
[5] Pasal 29 ayat (1) UU 28/2007
[6] Pasal 29 ayat (2) UU 28/2007
[7] Pasal 29 ayat (3) UU 28/2007
[8] Pasal 1 angka 7 PMK 15/2025
[9] Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2025
[10] Pasal 1 angka 8 PMK 15/2025
[11] Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2025
[12] Pasal 1 angka 9 PMK 15/2025
[13] Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 15/2025
[14] Pasal 6 ayat (3) PMK 15/2025
[15] Pasal 12 ayat (1) PMK 15/2025
[16] Pasal 12 ayat (2) PMK 15/2025
[17] Pasal 12 ayat (3) PMK 15/2025
[18] Pasal 12 ayat (6) PMK 15/2025
[19] Pasal 12 ayat (10) PMK 15/2025