Bacaan 6 Menit
Berdasarkan informasi yang saya baca, orang yang menyelenggarakan undian harus mendapat izin. Biasanya undian yang diselenggarakan di TV selalu dipungut pajak hadiah. Bagaimana dengan undian yang dilakukan olehinfluenceratauyoutuber? Apakah hadiah yang mereka berikan itu dipotong pajak?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keduan dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 3 Maret 2017, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira,S.H. pada 5 juni 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Undian gratis berhadiah (“UGB”) adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain. [1]
Benar bahwa penyelenggaraan UGB harus mendapatkan izin. Izin tersebut diberikan oleh Menteri Sosial dengan syarat harus memenuhi unsur:[2]
Penyelenggara perlu mengajukan permohonan penyelenggaraan UGB menggunakan sistem dalam jaringan dengan menginput dan mengunggah dokumen permohonan izin yang ada dalam aplikasi perizinan.[3]
Selanjutnya, permohonan tersebut akan diverifikasi di tingkat provinsi dan Kementerian Sosial, hingga dikeluarkannya izin penyelenggaraan UGB.[4]
Namun, izin penyelenggaraan UGB tidak diberikan kepada penyelenggara yang mempromosikan barang/jasa berupa:[5]
Selanjutnya, perlu dipahami terdapat dua jenis undian, yaitu:
Baik UGB langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media konvensional maupun dalam jaringan[10] (online).
Pajak, dalam hal ini berupa pajak penghasilan (“PPh”) wajib dipotong atau dipungut oleh penyelenggara undian tersebut.[11] Sebab, atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final.[12]
Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian itu adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang dimaksud “nilai hadiah” di sini adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.[13]
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa penyelenggara UGB merupakan pemotong/pemungut PPh. Penyelenggara hadiah undian wajib memotong PPh bersifat final, yaitu sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Pemotongan PPh ini wajib dilakukan sebelum hadiah undian diserahkan kepada yang berhak.[14]
Wajib pajak yaitu penyelenggara UGB, wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain (penerima undian). Pada mekanisme pemotongan ini, penanggung pajak adalah pihak lain yang menerima penghasilan atau pihak yang dipotong. Wajib pajak badan (penyelenggara) merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang diberikan amanah untuk memotong/memungut PPh atas penghasilan yang diberikannya kepada pihak lain.[15]
Dengan demikian, pada dasarnya PPh undian berhadiah menjadi tanggungan dari penerima hadiah undian. Penyelenggara akan memotong hadiah undian sebesar 25% dari jumlah bruto yang diterima.
Misalnya, PT X memberikan undian hadiah sebesar Rp1 juta kepada Tuan Z. Maka, hadiah yang dikirim kepada Tuan Z adalah sebesar Rp750 ribu karena dipotong sebesar 25% yaitu Rp250 ribu. Selanjutnya, PT X akan membuat bukti potong PPh final dan melakukan penyetoran PPh. PT X juga harus menyerahkan bukti potong tersebut kepada Tuan Z sebagai bukti telah dilakukan pemotongan dan melaporkan bukti potong itu dalam SPT masa PPh unifikasi.[16]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Arif Yunianto et.al. Buku Saku Pajak Atas Hadiah Undian; Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Penyelenggara Hadiah Undian. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI, 2022.
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (“Permensos 3/2024”).
[2] Pasal 2 Permensos 3/2024.
[3] Pasal 16 dan Pasal 18 Permensos 3/2024.
[4] Lihat Pasal 15 Permensos 3/2024.
[5] Pasal 19 ayat (1) Permensos 3/2024.
[6] Pasal 4 ayat (1) Permensos 3/2024.
[7] Pasal 4 ayat (5) Permensos 3/2024.
[8] Pasal 5 ayat (1) Permensos 3/2024.
[9] Pasal 5 ayat (2) Permensos 3/2024.
[10] Pasal 7 Permensos 3/2024.
[11] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (“PP 132/2000”).
[12] Pasal 1 PP 132/2000.
[13] Pasal 2 PP 132/2000 dan penjelasannya.
[14] Arif Yunianto et.al. Buku Saku Pajak Atas Hadiah Undian; Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Penyelenggara Hadiah Undian. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI, 2022, hal. 11.
[15] Arif Yunianto et.al. Buku Saku Pajak Atas Hadiah Undian; Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Penyelenggara Hadiah Undian. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI, 2022, hal. 10.
[16] Arif Yunianto et.al. Buku Saku Pajak Atas Hadiah Undian; Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Penyelenggara Hadiah Undian. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI, 2022, hal. 45-46.
