Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

PERTANYAAN

Apakah S2 ilmu hukum bisa melamar langsung menjadi jaksa? Mohon dijelaskan syarat dan prosedurnya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 28 Oktober 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 10 Januari 2022.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?

22 Jan, 2026

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

05 Agt, 2025

Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana

14 Apr, 2025

Cara Masyarakat Melaporkan Jaksa ke Komisi Kejaksaan

27 Agt, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Syarat Menjadi Jaksa

Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 adalah pegawai negeri sipil (“PNS”) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Jaksa sendiri merupakan salah satu dari pegawai kejaksaan, selain aparatur sipil negara non-jaksa.[1] Adapun, yang dimaksud dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[2]

Pengangkatan dan pemberhentian seorang jaksa dilakukan oleh jaksa agung.[3] Lalu, bagaimana syarat menjadi jaksa? Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[4]

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
4. berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan;
5. berumur minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

Selain itu, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang dilaksanakan oleh kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa.[5]

Calon jaksa yang telah menyelesaikan pendidikan pelatihan pembentukan jaksa dan dinyatakan lulus, dapat diangkat menjadi jaksa dan menduduki jabatan fungsional jaksa pada pengangkatan pertama.[6]

Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tahu bahwa syarat menjadi jaksa adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Ini artinya, seseorang yang bergelar magister ilmu hukum atau lulusan S2 ilmu hukum tentu saja bisa mendaftarkan diri menjadi jaksa, asalkan ia telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum, serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diterangkan di atas.

Prosedur untuk Menjadi Jaksa

Salah satu persyaratan seorang jaksa yang harus dipenuhi adalah menjadi PNS, maka sebelum diangkat menjadi jaksa, harus mengikuti pengadaan PNS kejaksaan terlebih dahulu.

Adapun, pengadaan PNS kejaksaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perjagung 48/2011, yaitu kegiatan mengisi formasi PNS kejaksaan yang lowong, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, pengadaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil penyaringan penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai calon pns (“CPNS”) di lingkungan kejaksaan.

Seorang pelamar yang ingin mengikuti pengadaan CPNS kejaksaan, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:[7]

1. warga negara Indonesia;
2. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
6. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
7. berkelakuan baik;
8. sehat jasmani dan rohani;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
10. bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
11. lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh panitia.

Selain itu, juga terdapat persyaratan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan yang dapat Anda lihat pada Pasal 7 Perjagung 48/2011. Misalnya, bagi pelamar pascasarjana atau S2, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. berusia maksimal 30 tahun pada saat lamaran diajukan;
2. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai PNS;
3. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18-25 dengan tinggi badan minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
4. berijazah komputer minimal pada program microsoft office dan pengoperasian internet;
5. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5,5;
6. telah memiliki ijazah S2 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki IPK minimal 3,00; dan
7. berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.

Jika sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, maka pelamar pengadaan PNS kejaksaan dapat melakukan pendaftaran dan diikuti dengan melaksanakan tahapan penyaringan.

Penyaringan sendiri terdiri atas 2 tahap seleksi dengan sistem gugur, sebagai berikut:[8]

1. Penyaringan tahap I berupa tes pengetahuan akademik;
2. Penyaringan tahap II meliputi pemeriksaan kesehatan, tes bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, psikotes, wawancara, serta komputer dan/atau tes keterampilan lainnya sesuai keahlian yang disyaratkan dengan ketentuan:
   1. psikotes diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan S-1 dan S-2;
   2. tes keterampilan diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan D-3, SMU, atau sederajat.

Jika dinyatakan lulus pada tahap penyaringan, maka pelamar pengadaan PNS kejaksaan diangkat sebagai CPNS di lingkungan kejaksaan berdasarkan daftar peringkat kelulusan sesuai dengan nomor urut yang jumlahnya diambil sama dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.[9]

Setelah diangkat, CPNS melaksanakan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sebelum diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan pangkat tertentu, dengan syarat:[10]

1. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
2. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
3. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

[1] Pasal 7A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU 11/2021”)

[2] Pasal 1 angka 1 UU 11/2021

[3] Pasal 8 ayat (1) UU 11/2021

[4] Pasal 9 ayat (1) UU 11/2021

[5] Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 9A ayat (1) UU 11/2021

[6] Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia

[7] Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (“Perjagung 48/2011”)

[8] Pasal 9 ayat (1) Perjagung 48/2011

[9] Pasal 11 ayat (1) Perjagung 48/2011

[10] Pasal 11 ayat (1) Perjagung 48/2011