Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law

PERTANYAAN

Pasal 2 KUHP baru mengatur ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan living law diatur peraturan pemerintah. Lantas, bagaimana tata cara dan kriteria penetapannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat atau Living Law

Albert Aries dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin (hal. 60) menerangkan bahwa living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat atau biasa juga dikenal dengan istilah hukum adat (adatrecht) adalah lex non scripta atau ius non scriptum yang merupakan suatu istilah yang menunjuk pada hukum adat yang belum dikodifikasi (unwritten law).

Baca juga: Prof Ratih Lestarini: Ironi Hukum Adat Terpinggirkan di Era Modernisasi

Dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] keberadaan living law menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana disebutkan dalam artikel Living Law di KUHP Nasional Tak Berlaku Bebas, dipertahankan karena memiliki dasar konstitusi yang tegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.[2]

Baca juga: Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda

Pada pasal berapa living law dalam KUHP baru diatur? Ketentuan mengenai living law dapat ditemukan pada Pasal 2 UU 1/2023, sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
3. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai informasi, dari ketentuan di atas, yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh KUHP.[3]

Adapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah (“Perda”) mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa living law dalam KUHP baru merupakan hukum adat yang keberlakuannya diatur dalam Perda. Namun, keberlakuan living law ini tidak bebas, dalam arti terdapat tata cara dan kriteria penetapan living law yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah yang merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah.[4]

Saat ini, perwujudan peraturan pemerintah tersebut dapat ditemukan pada PP 55/2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. PP 55/2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Perda.[5]

Kriteria Living Law

Selanjutnya, menurut Pasal 4 ayat (1) PP 55/2025, hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi kriteria:

1. sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan
2. diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat, yang telah diakui dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Kemudian, tindak pidana adat yang terdapat pada hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi kriteria:[7]

1. bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat;
3. tidak diatur dalam KUHP; dan
4. berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.

Baca juga: Sifat dan Karakteristik Hukum Adat di Indonesia

Tata Cara Penetapan Tindak Pidana Adat

Berikutnya, usulan tindak pidana adat yang ditetapkan dalam Perda berasal dari:[8]

1. pemerintah daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”); atau
3. masyarakat hukum adat.

Usulan tindak pidana adat yang berasal dari masyarakat hukum adat disampaikan melalui pemerintah daerah atau DPRD, yang nantinya dilakukan penelitian paling sedikit melibatkan:[9]

1. anggota masyarakat hukum adat;
2. akademisi atau peneliti; dan
3. organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap masyarakat hukum adat tersebut dan hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk kajian yang memuat kriteria living law dan tindak pidana adat.[10]

Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah daerah atau DPRD memutuskan:[11]

1. usulan diterima, yang kemudian pemerintah daerah atau DPRD menindaklanjuti dengan membentuk Perda; atau
2. usulan ditolak, yang kemudian pemerintah daerah atau DPRD mengembalikan usulan tersebut kepada pengusul dengan disertai penjelasan.

Pembentukan Perda mengenai tindak pidana adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam PP 55/2025.[12] Dalam proses pembentukan Perda, pemerintah daerah atau DPRD harus melibatkan masyarakat hukum adat, yang pelibatannya berupa:[13]

1. partisipasi yang bermakna; dan
2. mengikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan Perda mengenai tindak pidana adat.

Adapun Perda mengenai tindak pidana adat paling sedikit memuat ketentuan mengenai:[14]

1. nama masyarakat hukum adat;
2. batas wilayah hukum yang hidup dalam masyarakat;
3. perbuatan yang dilarang/perbuatan yang melanggar kewajiban adat;
4. tata cara penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat;
5. tata cara pemenuhan kewajiban adat setempat; dan
6. sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.

Penyampaian Raperda kepada Menteri

Masih berkaitan dengan tata cara penetapan tindak pidana adat, pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (“Raperda”) mengenai tindak pidana adat kepada Menteri Hukum (“Menkum”) untuk dilakukan pemeriksaan.[15] Hal tersebut merupakan bagian dari tahap penyusunan Raperda.[16]

Penyampaian Raperda kepada Menkum dilaksanakan setelah penyusunan Raperda bersama dengan perangkat daerah dan sebelum diajukan ke tahap penyusunan berupa pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.[17]

Tujuan dilakukannya pemeriksaan oleh Menkum adalah untuk memastikan tindak pidana adat yang diatur sesuai dengan kriteria living law dan tindak pidana adat.[18]

Penting untuk diketahui bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pemeriksaan diterima, dan pemeriksaan dilakukan dengan mengikutsertakan Menteri Dalam Negeri (“Mendagri”).[19]

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan Raperda dapat berupa:[20]

1. seluruh tindak pidana adat sesuai dengan kriteria, dalam hal ini pemerintah daerah atau DPRD mengajukan Raperda ke tahap penyusunan berupa pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi;
2. sebagian tindak pidana adat sesuai dengan kriteria, dalam hal ini pemerintah daerah atau DPRD melakukan perbaikan Raperda sebelum diajukan ke tahap penyusunan berupa pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi; atau
3. seluruh tindak pidana adat tidak sesuai dengan kriteria, dalam hal ini Raperda tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.

Semua hasil pemeriksaan disampaikan oleh Menkum kepada pemerintah daerah dengan tembusan kepada Mendagri.[21] Namun, khusus hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b harus disertakan dalam permohonan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.[22]

Baca juga: Aturan Pelaksana Hukum Adat Terbaru dalam PP 55/2025

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Referensi:

Albert Aries. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin. Depok: Rajawali Pers, 2024.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[2] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[3] Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 1/2023.

[4] Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023.

[5] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (“PP 55/2025”).

[6] Pasal 4 ayat (2) PP 55/2025.

[7] Pasal 5 PP 55/2025.

[8] Pasal 7 ayat (1) PP 55/2025.

[9] Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP 55/2025.

[10] Pasal 7 ayat (4) dan (5) PP 55/2025.

[11] Pasal 8 PP 55/2025.

[12] Pasal 9 PP 55/2025.

[13] Pasal 11 PP 55/2025.

[14] Pasal 10 PP 55/2025.

[15] Pasal 12 ayat (1) PP 55/2025.

[16] Pasal 12 ayat (2) PP 55/2025.

[17] Pasal 12 ayat (3) PP 55/2025.

[18] Pasal 12 ayat (5) PP 55/2025.

[19] Pasal 12 ayat (6) dan (7) PP 55/2025.

[20] Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) PP 55/2025 .

[21] Pasal 13 ayat (2) PP 55/2025.

[22] Pasal 14 ayat (4) PP 55/2025.