Saya punya pertanyaan,UU No. 31 Tahun 2014membahas apa? Setahu saya dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai restitusi pada korban kejahatan. Jika iya, apakah ada aturan pelaksananya sepertiPP Restitusi? Karena setahu saya mengenai tata cara permohonan restitusi pada korban kejahatan terdapat Perma yang mengaturnya. Bagaimana tata cara permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan? Selain itu, apa perbedaan restitusi dan kompensasi?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 08 April 2022, lalu pertama kali dimutakhirkan pada 20 Oktober 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonlinedisediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalanuntuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan
Menjawab pertanyaan Anda, UU No. 13 Tahun 2014 membahas apa? Pada dasarnya UU 31/2014merupakan perubahan atas UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saat ini ketentuan tersebut sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[1] kemudian digantikan oleh UU 3/2026.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Sebagaimana dapat dilihat pada Penjelasan Umum UU 3/2026, salah satu materi muatan pada undang-undang ini adalah restitusi dan kompensasi.
Kemudian, apa itu restitusi? Menurut Pasal 1 angka 14 UU 3/2026, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:[2]
ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
ganti rugi lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.
Berbeda dengan restitusi, menurut Pasal 1 angka 13 UU 3/2026, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.
Siapa yang berhak mendapatkan kompensasi? Jawabannya adalah setiap korban pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) berat, korban perdagangan orang, dan korban tindak pidana terorisme.[3] Selain itu, korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk pembayaran restitusi kurang bayar melalui dana bantuan korban tindak pidana kekerasan.[4]
Sebagai informasi, saat ini kompensasi dibiayai oleh dana abadi korban, yaitu dana yang disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban.[5]
Apa perbedaan restitusi dan kompensasi? Berdasarkan definisi di atas, perbedaan utama dari restitusi dan kompensasi adalah siapa yang memberikan ganti rugi tersebut. Restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya. Sedangkan, kompensasi diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah,[6] sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut masih mengacu pada PP Restitusidan perubahannya. Selain itu terdapat juga Perma 1/2022.
Tata Cara Permohonan Restitusi
Sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan lembaga perlindungan saksi dan korban (“LPSK”).[7] Penyidik dan penuntut umum dalam hal ini wajib memfasilitasi penghitungan restitusi, seperti:[8]
memberikan informasi kepada korban tentang hak restitusi;
membantu korban menyampaikan dan mengumpulkan kelengkapan dan/atau persyaratan permohonan restitusi secara tertulis kepada LPSK atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana;
mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup kerugian korban, baik kerugian materiel maupun immaterial; dan
kegiatan yang dilaksanakan agar hak korban atas restitusi tidak terhambat oleh keterbatasan kemampuan/pengetahuan korban dalam membuktikan kerugiannya.
Selain itu, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.[9]
Permohonan restitusi dapat diajukan kepada ketua pengadilan sebelum putusan pengadilan atau setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik secara langsung maupun LPSK, penyidik, atau penuntut umum.[10]
Jika permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, korban atau LPSK mengajukan restitusi secara langsung kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.[11] Sedangkan, permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.[12]
Menurut Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 7/2018, permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK, dengan paling sedikit memuat:
fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia;
surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk pemohon sebagai korban tindak pidana;
surat keterangan hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga;
surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga; dan
kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima.[14] LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif jika permohonan dinyatakan lengkap.[15] Jika tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK.[16]
Hasil pemeriksaan permohonan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai pertimbangan yang memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.[17]
Terhadap permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum yang dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.[18]
Sedangkan, permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.[19]
Kemudian, pengadilan memeriksa dan memutus atau menetapkan terhadap pengajuan permohonan restitusi tersebut.[20]
Setelah salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, pemberi restitusi diberikan waktu paling lama 30 hari untuk memenuhi kewajibannya.[21]
Mengingat UU 3/2026 baru berlaku 20 Mei 2026, sampai saat artikel ini diterbitkan, masih belum terdapat aturan yang mengatur tata cara permohonan kompensasi korban perdagangan dan korban tindak pidana kekerasan seksual.
Oleh karena itu, untuk mempersingkat jawaban, kami akan hanya menerangkan tata cara permohonan kompensasi korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme yang terdapat pada Perma 1/2022.
Menurut Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2022, korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:
ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.
Permohonan kompensasi memiliki syarat yang terdapat dalam Pasal 18 Perma 1/2022. Kemudian, berikut untuk tata cara permohonan kompensasi:
permohonan hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:[22]
korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah negara republik Indonesia.
permohonan kompensasi hanya dapat diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dikenakan biaya.[23] Lalu, dalam hal jumlah pemohon lebih dari 1 orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan;[24]
Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat mencakup langkah-langkah berikut:[25]
LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung.
Bila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkannya ke berkas perkara, serta menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.
Bila diajukan setelah dilimpahkan ke pengadilan, permohonan paling lambat disampaikan kepada sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana. Karena, Jaksa Agung wajib memuat kompensasi dalam tuntutan.
Hakim mempersilakan LPSK mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara selesai.
Hakim memeriksa berkas perkara permohonan dan memberi penilaian hukum atas alat bukti kompensasi dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:
pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan kompensasi;
alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan kompensasi; dan
besaran dan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.
Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuk tindak pidana terorisme mencakup langkah-langkah berikut:[26]
LPSK mengajukan permohonan kompensasi dari korban/ahli waris korban beserta keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme kepada pengadilan melalui penuntut umum.
Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perma 1/2022 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi tersebut dengan pengecualian bahwa dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, hakim tetap memutus permohonan kompensasi sesuai dengan hasil pembuktian.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
