Perdata

Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya

Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya

Pertanyaan

Saya membeli barang karena tertarik dengan kesempatan mendapatkan hadiah undian di toko tersebut karena hadiahnya lumayan besar. Tapi beberapa hari sebelum pengumuman, toko tersebut membatalkan undian hadiahnya. Bagaimana hukumnya? Adakah hak yang bisa saya klaim?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perikatan timbul karena adanya persetujuan. Persetujuan adalah suatu perbuatan para pihak  mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Toko tersebut menawarkan hadiah undian dan mengikatkan dirinya kepada pembeli, begitu juga pembeli yang menerima tawaran dari toko. Sehingga, perikatan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Perikatan Lahir karena Persetujuan atau Undang-undang

Pada dasarnya, kontrak tercipta karena adanya persetujuan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata”) menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Sementara, persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Persetujuan sendiri tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.[1] Pasal 1338 butir (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, dapat dilihat bahwa perikatan tercipta dari toko sebagai penjual yang menawarkan barangnya dan pembeli sebagai konsumen menerima penawaran tersebut. Persetujuan terjadi karena para pihak melakukan perbuatan mengikatkan dirinya kepada satu dengan lainnya. Hadiah yang diberikan adalah satu paket dengan penawarannya. Jadi, toko memiliki kehendak untuk terikat dengan adanya hadiah dengan nilai yang cukup besar.

Sehingga, persetujuan yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi suatu perikatan ketika unsur-unsur persetujuan atau perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata terpenuhi. Sebagai sumber dari perikatan, persetujuan menjadi dasar hukum sekaligus moral bagi keduanya. Pasal 1338 KUH Perdata berasal dari pacta sunt servanda yang artinya perjanjian harus ditepati.

Dengan demikian, prinsip ini mengandung moral yang tertuang dalam iktikad baik. Karena pihak toko terikat dalam transaksi tersebut, toko tidak dapat menarik kembali atas produk yang ditawarkan kepada Pembeli. Artinya hadiah yang ditawarkan tidak dapat dibatalkan.

Langkah yang Dapat Ditempuh Pembeli

Apabila semua unsur telah terpenuhi, maka persetujuan atau perjanjian tersebut telah sah. Hak dan kewajiban toko sebagai penjual dapat dipaksakan melalui pengadilan. Yang pasti, unsur dalam penerimaan pembeli telah terpenuhi dengan ia membayar harga barangnya, pembeli dapat mengklaim haknya melalui gugatan wanprestasi di pengadilan.

Sebagai tambahan informasi, menurut Pasal 91 huruf e dan h Permensos 4/2021, penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (“UGB”) berkewajiban untuk menyelenggarakan UGB sesuai dengan izin UGB serta mengumumkan daftar pemenang paling lambat tiga puluh hari kalender setelah penentuan atau pengesahan pemenang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penyelenggara UGB menurut Pasal 112 Permensos 4/2021 akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan izin, penolakan izin dan/atau pencabutan izin.

Baca : Izin Penyelenggaraan Undian

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah.

[1] Pasal 1338 butir (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

Tags: