Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan

PERTANYAAN

Apa perbedaan wanprestasi dan penipuan? Kapan seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Wanprestasi dan Penipuan yang dibuat oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 27 Februari 2002, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 4 September 2023.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan

21 Agt, 2024

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

16 Agt, 2024

5 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi

28 Mar, 2023

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

27 Des, 2022

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pada dasarnya perbedaan antara wanprestasi dan penipuan adalah unsur tipu muslihat atau niat buruk. Perbedaan lainnya adalah, wanprestasi masuk dalam ranah perdata, sedangkan penipuan masuk dalam ranah pidana. Berikut ulasan selengkapnya.

Pengertian Wanprestasi

Ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Merujuk pasal wanprestasi tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

1. ada perjanjian;
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Seseorang (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala:[1]

1. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Adapun tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP lama (yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan) serta UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,^[2] yakni pada tahun 2026.

Pasal 378 KUHP

Pasal 492 UU 1/2023

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.[3]

Sugandhi mengartikan penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.^[4]

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur penipuan sebagai berikut.^[5]

1. Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Korban penipuan yang digerakkan menyerahkan barang dengan jalan, yaitu:
4. penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
5. si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan

Perbedaan wanprestasi dan penipuan adalah pada unsur tipu muslihat atau niat buruk. Jika dalam suatu perjanjian lalai dijalankan tanpa adanya tipu muslihat, seseorang dapat dikatakan memenuhi pasal wanprestasi dan dikenakan Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam pembuatan kontrak atau pemenuhan perjanjian tersebut, serta berakhir dengan tidak dijalankannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023.

Hal tersebut kami sarikan dari pendapat Mahkamah Agung yang termaktub di dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak didasari iktikad buruk, maka perbuatan itu bukan penipuan, melainkan masalah keperdataan. Sebaliknya, jika perjanjian itu dibuat dengan didasari iktikad buruk/niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan itu adalah tindak pidana penipuan.

Apakah Kasus Wanprestasi dapat Dilaporkan Jadi Penipuan?

Menjawab pertanyaan Anda, apakah seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dilaporkan atas tindak pidana penipuan, dapat kami sampaikan bahwa secara konstruksi yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, wanprestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda.

Kemudian, dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 memuat kaidah hukum yang berbunyi:

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik.

Sebagaimana kami terangkan sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seseorang yang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari iktikad buruk, maka perbuatan tersebut bukan penipuan, namun masalah keperdataan. Sehingga, orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Namun demikian, tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut didasari iktikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Misalnya, meskipun hubungan hukum antara terdakwa dengan korban adalah pinjam meminjam uang, namun sebelum melakukan pinjaman tersebut terdakwa telah memiliki iktikad tidak baik kepada korban, maka perbuatan materiil terdakwa telah memenuhi unsur pasal penipuan.

Dengan demikian, untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi dapat dilaporkan sebagai penipuan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah tidak dipenuhinya perjanjian tersebut didasari atas iktikad buruk/tidak baik atau tidak.

Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan wanprestasi dan penipuan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yurisprudensi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.

Referensi:

1. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Astri Mahasatya, 2022;
2. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 1996;
3. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

[1] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 1996, hal. 45

^[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

^[3] Pasal 492 UU 1/2023 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

^[4] R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hal. 396-397.

^[5] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Astri Mahasatya. 2022, hal. 70.