Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Perusahaan marketplace adalah platform yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Marketplace berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik, tepatnya sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang mempertemukan penjual (merchant) dengan pembeli. Atas kedudukannya tersebut, secara hukum bisakah marketplace menentukan denda bagi penjual yang terlambat mengirimkan barang atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pembeli/konsumen?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Marketplace Menentukan Denda Sepihak kepada Merchant?

Tamba & Kumara Law Offices

Peraturan perudang-undangan tidak menyebut istilah kawasan pertambangan rakyat sebagaimana Anda sebutkan, melainkan menggunakan istilah wilayah pertambangan rakyat (&ldquo;WPR&rdquo;). Namun untuk ditetapkan sebagai WPR, haruslah memenuhi beberapa kriteria. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Direksi dalam suatu perusahaan atau perseroan diangkat oleh RUPS dan melakukan tindakan kepengurusan bagi perseroan untuk kepentingan perseroan, berdasarkan asas fiduciary duty dan bertindak selaku agen dalam kepengurusan perseroan. 

Lantas apakah direktur atau direksi harus memiliki saham? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Jadi Direksi Jika Tak Punya Saham?

Si Pokrol

Industri motor listrik termasuk dalam kode KBLI 27111 yang tergolong usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Untuk melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha perlu mempunyai perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (&ldquo;NIB&rdquo;) dan sertifikat standar. Lantas, adakah ketentuan tentang lead time antara perizinan berusaha dengan produksi massal?

Selain itu, apakah terdapat fasilitas dari pemerintah bagi perusahaan motor listrik yang berada di kawasan berikat?

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Begini Ketentuan Perizinan Industri Motor Listrik

Haris Satiadi & Partners

Pada dasarnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (&ldquo;PKPU&rdquo;) tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan. Jika demikian, bagaimana jika di saat yang bersamaan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) juga berjalan atas penuntutan gaji yang telat dibayarkan perusahaan yang juga debitur PKPU?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Sidang PKPU dan PHI Berjalan Bersamaan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Mediasi dan arbitrase singkatnya adalah sama-sama jenis alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang dilakukan di luar pengadilan. Namun demikian, terdapat perbedaan mediasi dan arbitrase. Apa saja perbedaan keduanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

3 Perbedaan Mediasi dan Arbitrase

<div class="WordSection1">
Secara umum, dilusi saham adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang sudah ada dan sebagian besar akibat perusahaan menerbitkan saham baru. Saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut meningkatkan jumlah saham yang tersedia, sehingga menyebabkan nilai saham yang ada akan turun atau menjadi terdilusi.

Lantas, bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang saham dari&nbsp;dilusi saham?
</div>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa itu Dilusi Saham?

Cross-border acquisitions which are undertaken by domestic individuals/business entities toward business entities abroad are subject to the laws which apply to the relevant foreign business entities since the target of the acquired business entity is domiciled outside the jurisdiction of Indonesia.

Please read the review below for a further explanation.

Get to Know Cross-Border Enterprise Acquisition

Arsjad Yusuf and Partners

Secara umum, perbuatan hukum sewa-menyewa dapat dilakukan oleh yayasan sepanjang tidak dilarang dalam anggaran dasar dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sewa-menyewa tersebut harus bermanfaat untuk kepentingan yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Yayasan Menyewakan Asetnya kepada Pihak Lain?

Pekerja yang hamil dapat meminta perusahaan agar ditempatkan di tempat yang aman dan tidak melakukan pekerjaan yang berat sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi dirinya dan janin yang sedang dikandungnya.

Apa saja dasar hukum serta bentuk perlindungan pekerja perempuan yang hamil?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisnis