Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Gudang berikat digunakan untuk menimbun barang impor yang dapat disertai dengan kegiatan pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 
 
Lantas, dapatkah dalam satu gudang berikat menimbun barang lokal dan barang impor?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Menimbun Barang Impor dan Lokal di Gudang Berikat?

Secara normatif, tidak ada peraturan yang melarang suatu perusahaan memiliki dua izin pengoperasian terminal khusus di dua lokasi yang berbeda.&nbsp;Ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki izin pengoperasian terminal khusus diatur dalam beberapa regulasi, apa saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Pengoperasian Terminal Khusus di Dua Lokasi Berbeda

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Gugatan derivatif dikenal dalam hukum di Indonesia dan diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pt" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PT</a>. Gugatan derivatif adalah gugatan yang dapat diajukan kepada direksi atau dewan komisaris yang dianggap merugikan perusahaan atas nama pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan Komisaris PT

Dolomit adalah salah satu golongan mineral bukan logam jenis tertentu. Untuk menjual dolomit, pelaku usaha perlu mendapatkan perizinan berusaha yaitu terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin. Lantas, jenis izin apa yang perlu dipenuhi penjual dolomit? Selain itu, adakah batasan volume/jumlah penjualan/pembelian dolomit dalam negeri?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perizinan Berusaha untuk Penjualan Dolomit dalam Negeri

Memalsukan identitas untuk membuat kartu kredit adalah tindak pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Adapun, pihak bank yang menerbitkan kartu kredit juga bertanggung jawab karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi terhadap calon pengguna kartu kredit.

Lantas, langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Memalsukan Identitas untuk Buat Kartu Kredit, Ini Jerat Pidananya

Sebelumnya perlu dipahami dulu apa saja bidang usaha terbuka, terbuka dengan persyaratan tertentu, atau tertutup untuk Penanaman Modal Asing (&ldquo;PMA&rdquo;). Setelah itu, baru mencari tahu apa saja izin usaha serta KBLI dari usaha yang bersangkutan.

Tapi dapatkah perusahaan PMA yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit mendapatkan izin untuk pengelolaan klinik pratama?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah PT PMA Dirikan Usaha Klinik? 

Haris Satiadi & Partners

Actio pauliana adalah instrumen upaya hukum yang dapat digunakan kurator atas dasar kepentingan harta pailit, untuk membatalkan perbuatan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kepentingan para krediturnya. Apa dasar hukum mengajukan actio pauliana dan syarat pengajuan actio pauliana?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Pada dasarnya, bank wajib merahasiakan data nasabah penyimpan termasuk seperti nama lengkap dan nomor ponsel. Namun, bank diperbolehkan melakukan tukar menukar informasi data nasabah penyimpan antar bank. Dasar hukum apa yang membolehkannya dan bagaimana hukumnya jika ditinjau dari perspektif pelindungan data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank? 

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor. Hal tersebut diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Permendag_18_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permendag 18/2021</a>&nbsp;dan perubahannya.

Lantas, apa saja jenis-jenis barang yang dilarang diekspor dan diimpor?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jenis-Jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Deskripsi tugas seorang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar di berbagai pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_37_2004" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a>. Namun yang paling fundamental, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Bisnis