Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 30 April 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada 1 April 2022, kedua kali dimutakhirkan pada 24 Maret 2023, ketiga kali dimutakhirkan pada 14 Maret 2024, dan keempat kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 21 Februari 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Jam kerja selama Ramadhan atau Ramadan merupakan pertanyaan yang banyak ditanyakan setiap tahunnya. Pasalnya, keinginan untuk bisa pulang lebih awal dan berbuka bersama keluarga tercinta tentu jadi harapan banyak orang. Namun, betulkah ada perbedaan jam kerja biasa dengan aturan jam kerja selama Ramadan?
Meski aturan jam kerja selama Ramadan tidak diberlakukan bagi karyawan swasta, pada prinsipnya, hak pekerja untuk melaksanakan ibadah tetap harus terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa setiap pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.[1]
Walaupun tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, khusus bagi Aparatur Sipil Negara (“ASN”), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri), jam kerja selama bulan puasa diatur dalam Perpres 21/2023 dan Permenpanrb 4/2025.
Dalam Perpres 21/2023 diterangkan bahwa hari kerja ASN adalah sebanyak 5 hari kerja dalam satu minggu, yakni mulai Senin hingga Jumat. Kemudian, mengacu pada ketentuan Pasal 4 Perpres 21/2023 jo. Pasal 4 Permenpanrb 4/2025, adapun jam kerja ASN bulan puasa untuk tahun 2026 atau Ramadan 1447 Hijriah adalah sebagai berikut.
- Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 08.00–15.00 dengan waktu istirahat selama 30 menit.
- Hari Jumat: pukul 08.00–15.30 dengan waktu istirahat selama 60 menit.
Seperti yang sudah disebutkan, tidak ada aturan khusus terkait jam kerja selama Ramadan bagi para karyawan swasta. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mengeluarkan kebijakan khusus dalam menentukan jam kerja Ramadan 2026 ini.
Kebijakan khusus tersebut dapat berupa penerapan kerja dari rumah atau work from home, pemangkasan waktu istirahat, perpindahan jam masuk lebih awal, hingga waktu kerja yang dipersingkat. Sejumlah kebijakan itu diterapkan dengan pertimbangan bahwa para pekerja yang berpuasa memerlukan waktu untuk perjalanan pulang dan menyiapkan buka puasa.
Jadi, pada dasarnya bagi pekerja swasta, tidak ada ketentuan mengenai waktu kerja pada bulan Ramadan dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam surat keputusan direksi perusahaan yang bersangkutan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami terkait jam kerja selama Ramadan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.