Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul “Pesangon II” yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 26 Agustus 2005 dan pertama kali dimutakhirkan pada Selasa, 2 Oktober 2018, yang dimutakhirkan kedua kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada Jumat, 16 April 2021, dimutakhirkan ketiga kali pada 15 Agustus 2022, dan dimutakhirkan keempat kali pada 1 Desember 2023.

KLINIK TERKAIT

Kompensasi PKWT Jika Karyawan Kontrak Diangkat Tetap

26 Sep, 2025

Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT

03 Okt, 2023

Haruskah Resign Jika Menolak Memperpanjang PKWT?

31 Agt, 2023

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

20 Apr, 2022

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum membahas apakah resign dapat pesangon, kami akan menerangkan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak terlebih dahulu.

Perjanjian kerja bagi pegawai kontrak dikenal dengan PKWT. Adapun pengertian PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.^[1]

Terkait PKWT, perlu diperhatikan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,^[2] yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu:^[3]
   1. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
   2. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
   3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu:^[4]
   1. pekerjaan yang sekali selesai; atau
   2. pekerjaan yang sementara sifatnya.

Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.^[5]

PKWT yang tidak memenuhi ketentuan pekerjaan tertentu, termasuk apabila diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, demi hukum berubah jadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”),^[6] atau yang biasa dikenal dengan pekerja tetap.

Kemudian, apabila dibuat berdasarkan jangka waktu, maka batas PKWT adalah paling lama 5 tahun.^[7] Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.^[8]

Namun, apabila PKWT dibuat berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, maka jangka waktu PKWT dapat dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.^[9]

Akan tetapi, dari pernyataan Anda yang telah bekerja sejak tahun 2018, maka seharusnya Anda tetap tunduk pada UU Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh Perppu Cipta Kerja. Sehingga, berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda:

1. Mengingat Anda sudah bekerja PKWT sejak tahun 2018 dan telah diperpanjang berkali-kali hingga saat ini, sebenarnya telah menyimpang dari ketentuan. Sebab, menurut Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebelum diubah Perppu Cipta Kerja, PKWT diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sehingga seharusnya sejak 2019 hingga kini, demi hukum Anda berstatus pekerja tetap (PKWTT).
2. Sementara itu, jika tidak mau diperpanjang maka dianggap mengundurkan diri atau resign, menurut hemat kami karena Anda berstatus sebagai pekerja tetap, Anda berhak atas sejumlah hak sebagaimana dibahas dalam artikel Begini Rincian Hak Pekerja Resign.

Khusus pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak.^[10] Sementara itu, hak-hak bagi pekerja lainnya di luar yang mengundurkan diri dapat Anda dapat simak lebih lanjut dalam Hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign.

Tapi apabila Anda dipaksa mengundurkan diri, Anda bisa simak upaya hukum yang dapat dilakukan pada Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign.

Karyawan Resign Dapat Pesangon?

Perlu kami luruskan, karyawan yang resign tidak mendapatkan pesangon. Namun, apabila hubungan kerja pekerja kontrak (PKWT) berakhir, baik karena resign atau kontrak telah selesai, pengusaha kini wajib memberikan uang kompensasi sesuai hitungan masa kerja.^[11] Uang kompensasi diberikan ke pekerja yang punya masa kerja minimal 1 bulan terus menerus.^[12]

Adapun besaran kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang resign atau pun yang kontraknya berakhir mengikuti hitungan sebagai berikut.^[13]

1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah; dan
2. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja : 12 bulan x 1 bulan upah; dan
3. PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja : 12 bulan x 1 bulan upah.

Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan apakah pekerja kontrak yang resign dapat pesangon, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

^[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

^[2] Pasal 81 angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

^[3] Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021

^[4] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021

^[5] Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021

^[6] Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

^[7] Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021

^[8] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021

^[9] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021

^[10] Pasal 50 PP 35/2021

^[11] Pasal 15 ayat (1) dan (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021

^[12] Pasal 15 ayat (3) PP 35/2021

^[13] Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021