Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya

Bacaan 5 Menit
Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya
Pertanyaan

Saya mau bertanya mengenai kasus yang menimpa istri saya. Istri saya bekerja di perusahaan PMA, permanen di mana dia didakwa oleh perusahaan melakukan kesalahan berat dan sedang menunggu putusan management untuk mendapatkan sanksi. Istri saya mempunyai beberapa anak buah di mana salah satu anak buahnya melakukan kesalahan yaitu mengajukan dana promosi dengan 2 kuitansi. Sebenarnya, dia hanya mengajukan 1 kuitansi saja revisi atas kuitansi sebelumnya), sedangkan kuitansi yang lama itu dibatalkan dan tidak dilampirkan pada pengajuan dana ke perusahaan tersebut. Tetapi, ternyata kuitansi yang lama (yang seharusnya dibuang oleh sekretaris istri) ditemukan oleh pihak finance. Sehingga pengajuan dana tersebut melanggar complaign perusahaan menurut finance perusahaan. Istri saya dinyatakan bersalah dalam hal ini karena dia dianggap mengetahui dan memberikan instruksi perihal pengajuan dana tersebut yang dilakukan oleh anak buahnya. Pimpinan istri saya menyuruh istri saya untuk "bersiap-siap", kami tidak tahu artinya "bersiap-siap” tersebut. Tetapi, istri saya menyatakan minta di-PHK saja bilamana memang dia dianggap bersalah dan melakukan kesalahan berat. Pengajuan dana tersebut memang ditujukan ke rekening istri saya, tetapi belum ada pentrasferan dana tersebut ke rekening istri saya. Pengajuan tersebut baru sampai akan mau diproses di finance department (dananya belum release). Istri saya bekerja di perusahaan tersebut 11 tahun. Yang ingin saya tanyakan: 1. Kesalahan yang dilakukan istri saya itu apakah memang disebut kesalahan berat meskipun sebenarnya kesalahaan tersebut dilakukan oleh anak buahnya? Apa konsekuensinya? Kami harus bagaimana? 2. Kalau di-PHK, apakah istri saya mendapatkan hak pesangon, uang penghargaan kerja, uang penggantian hak sesuai pasal 156 UU Ketenagakerjaan? Mohon kami diberikan penjelasan. Apa yang harus istri saya lakukan bilamana tidak puas dengan keputusan perusahaan? Mohon kami dibantu. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat dulunya diatur oleh Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dihapus oleh Pasal 81 angka 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran yang mengatur jika pengusaha hendak melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat, harus ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

Akan tetapi, saat ini ketentuan pelanggaran serupa diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Bagaimana bunyinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika