Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini

PERTANYAAN

Berapa jam kerja dalam 1 minggu menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan apa dasar hukumnya? Untuk kontrak, benarkah bila sudah 3x kontrak, maka perusahaan harus memberikan kontrak permanen atau harus di-PHK?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini! yang dibuat oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pertama kali pada 6 Oktober 2006, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 18 Juni 2021.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing

21 Mei, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Jam Kerja Terbaru dalam UU Cipta Kerja

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai jam kerja telah diatur dalam Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Adapun pelaksanaan jam kerja bagi pekerja di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[1]

Selanjutnya, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan di atas diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dengan karakteristik bagi yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan:[2]

1. penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu;
2. waktu kerja fleksibel; atau
3. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

Sedangkan jika diterapkan waktu kerja lebih dari ketentuan, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.[3]

PKWT dan PKWTT

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan mengenal 2 bentuk hubungan kerja, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”) dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”).[4]

Hubungan kerja dengan PKWTT biasanya disebut dengan istilah pekerja tetap. Sedangkan PKWT dikenal dengan sebutan pekerja kontrak.

Baca juga: Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing

Menyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan kontrak yang Anda maksud adalah pekerja PKWT atau pekerja kontrak.

Terkhusus bagi PKWT, dapat dibuat atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[5] PKWT berdasarkan jangka waktu dapat diperjanjikan untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, dan sudah termasuk perpanjangannya jika ada.[6]

Lalu, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, secara eksplisit tidak diatur berapa lama jangka waktunya. PKWT tersebut berakhir saat selesainya suatu pekerjaan yang diperjanjikan, tapi jika pekerjaan belum selesai pada waktu yang disepakati, maka dapat dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.[7]

Konsekuensinya, apabila hubungan kerja berakhir pada saat jangka waktu berakhir atau pekerjaan telah selesai, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi.[8]

Baca juga: Kompensasi PKWT Jika Karyawan Kontrak Diangkat Tetap

Kapan Status Pekerja Kontrak Berubah Jadi Tetap?

Berdasarkan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja PKWT (kontrak) bisa berubah demi hukum jadi pekerja PKWTT (tetap) jika pekerjaan tidak memenuhi kriteria pekerjaan tertentu:

1. pekerjaan sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. pekerjaan bersifat musiman;
4. pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.[9]

Selain itu, jika dipekerjakan dengan perjanjian kerja harian dan bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka statusnya berubah demi hukum menjadi pekerja PKWTT (tetap).[10]
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, pekerja PKWT (kontrak) dapat dipekerjakan untuk jangka waktu maksimal 5 tahun dan sudah termasuk perpanjangannya jika ada. Serta jika masa kontrak telah berakhir, maka pekerja kontrak berhak mendapat uang kompensasi.

Sedangkan peralihan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap demi hukum terjadi jika pekerjaan yang disepakati tersebut tidak memenuhi kriteria pekerjaan tertentu sebagaimana kami terangkan di atas.

Baca juga: Perubahan Status Perjanjian Kerja PKWT Menjadi PKWTT

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

---

[1] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 21 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[3] Pasal 23 ayat (3) PP 35/2021

[4] Lihat Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

[5] Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021

[6] Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 35/2021

[7] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021

[8] Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 35/2021

[9] Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[10] Pasal 10 PP 35/2021