Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada pada 21 Maret 2018.

KLINIK TERKAIT

Peran Kekayaan Intelektual sebagai Pendorong Tercapainya SDGs

13 Jun, 2024

Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?

01 Apr, 2024

Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?

28 Mar, 2023

Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?

24 Okt, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Doktrin Fair Use?

Menurut Sudjana dalam jurnal Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta, fair use adalah hak istimewa bagi orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuannya, meskipun terdapat monopoli yang diberikan kepada pemilik oleh hak cipta (hal. 502).

Adapun Khoirul Hidayah dalam bukunya Hukum Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa doktrin fair use bertujuan untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat. Hak milik atas suatu ciptaan tidak serta merta menjadikan pemilik hak cipta untuk memonopoli dan memperkaya sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperoleh melalui ciptaannya. UU Hak Cipta pun mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa izin dari seorang pencipta sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 s.d. Pasal 51 UU Hak Cipta (hal. 37-38).

Pada intinya, pengertian yang paling umum dari fair use adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif, atau memperbolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak.[1]

Bunyi Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta

Salah satu pasal yang mengatur mengenai fair use dapat Anda lihat pada Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Adapun yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" dalam bunyi Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta di atas adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.[2] Sedangkan “kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta” pada pasal tersebut adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[3]

Hal serupa juga pernah dijelaskan oleh Brian A. Prastyo dalam artikel Hukumnya Memperbanyak Lagu Tidak untuk Tujuan Komersial, bahwa dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun Anda melakukan perbanyakan tidak untuk mencari profit/keuntungan, tetapi kalau tindakan itu merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pemegang hak cipta, maka Anda dapat dianggap melanggar hak cipta.

Selanjutnya, Letezia Tobing (penulis sebelumnya) memberikan contoh di Amerika Serikat, kepentingan yang wajar atau fair use terdapat dalam Section 107 Copyright Law of the United States, diatur sebagai berikut:

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

1. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
2. the nature of the copyrighted work;
3. the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
4. the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

Merujuk pada hal di atas, di Amerika Serikat ditentukan kriteria-kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan termasuk fair use yaitu:

1. tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersial atau untuk kepentingan edukasi;
2. sifat dari ciptaan itu sendiri;
3. seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan; dan
4. dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar terkait dan nilai dari ciptaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi si pencipta atau pemegang hak cipta, keuntungan yang sewajarnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Referensi:

1. Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual.Malang: Setara Press, 2017;
2. Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. Veritas et Justitia, Vol 4, Nomor 2, 2018;
3. Sulasno dan Inge Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Universitas Semarang, Vol. 11, No. 2, 2021.

[1] Sulasno dan Inge Dwisvimiar. Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Universitas Semarang, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 433

[2] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

[3] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta