Jumat, 23 Maret 2018
Jika Dipaksa Pacar Kedua untuk Tidak Menikahi Pacar Pertama
Pertanyaan :

Jika Dipaksa Pacar Kedua untuk Tidak Menikahi Pacar Pertama

Saya pacaran dengan seorang wanita (A) 29 tahun. Setelah beberapa tahun, saya kenalan dengan wanita lain (B) 30 tahun, dan berpacaran (tapi saya belum putus hubungan dengan wanita A). Saya berkenalan dengan wanita B dengan mengatakan bahwa saya belum punya pacar, tapi setelah kurang lebih 3 bulan pacaran, baru saya mengatakan bahwa saya telah mempunyai pacar. Selama pacaran dengan B, saya sudah melakukan ciuman dan pegang-pegang/meraba dari kepala sampai ke kaki, tapi belum pernah melakukan hubungan suami-istri. Pertanyaan saya: 1. Saya sudah memutuskan untuk tidak mau melanjutkan hubungan dengan wanita B, dan dia meminta pertanggungan jawab dalam bentuk membuat surat perjanjian untuk tidak menikahi wanita A, apakah itu sesuai dengan hukum? 2. Saya tidak mau melakukan apa yang diminta pada no. 1, dapatkah wanita B memperkarakan saya untuk menuntut pertanggungjawaban di pengadilan? Terima kasih sebelumnya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 20 Desember 2012.
 
Intisari:
 
 
Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya pacaran bukan merupakan hubungan hukum, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya. Merujuk pada prinsip dasar yang telah kami sebutkan, B tidak bisa menuntut pertanggungjawaban serta memaksa Anda untuk tidak menikahi A.
 
Kalaupun Anda berhubungan seksual dengan B, B tetap tidak dapat menuntut pertanggungjawaban karena Anda dan B keduanya sudah dewasa dan melakukannya tanpa paksaan (suka sama suka). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki–laki tersebut.
 
Jika perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dewasa secara sadar tanpa paksaan saja tidak dapat dituntut secara pidana, apalagi dengan pacaran yang tidak sampai melakukan hubungan seksual.
 
Lagipula, selain itu, dilihat dari segi hukum perdata tentang perjanjian, suatu perjanjian itu tidak boleh dibuat karena paksaan.
 
Jadi, B tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempermasalahkan Anda secara hukum, baik secara pidana maupun perdata.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
  1. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa pada prinsipnya pacaran bukan merupakan hubungan hukum, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya.
 
Kemudian, terkait dengan masalah yang Anda hadapi dengan usia kedua pacar Anda yaitu A 29 tahun dan B 30 tahun, maka kami asumsikan usia Anda tidak terlalu jauh berbeda dengan mereka, sehingga hubungan pacaran ini dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa secara hukum.
 
Merujuk pada prinsip dasar yang telah kami sebutkan, B tidak bisa menuntut pertanggungjawaban serta memaksa Anda untuk tidak menikahi A.
 
Mengutip artikel Pasal Apa Untuk Menjerat Pacar yang Menolak Bertanggung Jawab? kalaupun Anda berhubungan seksual dengan B, dia tetap tidak dapat menuntut pertanggungjawaban karena keduanya sudah dewasa dan melakukannya tanpa paksaan (suka sama suka). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki–laki tersebut.
 
Hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual dengan anak yang belum berusia 18 tahun[1], perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinahan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak[2], dan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan[3].
 
Jika perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dewasa secara sadar tanpa paksaan saja tidak dapat dituntut secara pidana, apalagi dengan pacaran yang tidak sampai melakukan hubungan seksual.
 
Jadi, menurut hemat kami, secara hukum B tidak berhak memaksa Anda untuk membuat surat perjanjian supaya tidak menikah dengan A. Hal ini karena hubungan pacaran bukanlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya.
 
Lagipula, selain itu, dilihat dari segi hukum perdata tentang perjanjian, suatu perjanjian tidak boleh dibuat karena paksaan. Untuk lebih jelasnya, kita perlu ketahui tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.
 
Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dari sini kita bisa ketahui bahwa jika Anda dipaksa untuk sepakat pada suatu perjanjian untuk tidak menikahi pacar pertama, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman.
 
  1. Jika situasinya adalah seperti yang Anda ceritakan, berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan pada poin 1, menurut hemat kami, B tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempermasalahkan Anda secara hukum, baik secara pidana maupun perdata.
 
Lain halnya jika Anda pernah berjanji akan menikahi B, kemudian Anda mengingkari janji tersebut. Jika itu yang terjadi, maka B bisa menggugat Anda karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan meminta sejumlah ganti rugi kepada Anda karena tidak menepati janji menikahi. Penjelasan lebih jauh mengenai hal ini dapat disimak di dalam artikel Menggugat Janji-janji Kekasih, Bisakah? dan Langkah Hukum Jika Pacar Tidak Berani Pertanggungjawabkan Perbuatannya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 
 
 
 
 

[2] Pasal 284 KUHP
[3] Pasal 285 KUHP



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua