Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah UU?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 7 Juni 2013.

KLINIK TERKAIT

Apakah Undang-undang Darurat Masih Berlaku?

30 Jul, 2025

Bagaimana Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang?

22 Jul, 2025

Apakah Undang-undang Harus Memuat Sanksi?

03 Jun, 2025

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

30 Mei, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Peraturan Pemerintah

Pada dasarnya, peraturan pemerintah (“PP”) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang (“UU”) sebagaimana mestinya.[1] Artinya, materi muatan dari PP adalah menjabarkan lebih lanjut materi-materi pengaturan dalam UU yang memerintahkannya. Penjabaran lebih lanjut dari UU dimaknai sebagai melaksanakan setiap perintah UU sepanjang diperlukan dan tidak menyimpang dari materi yang diatur oleh UU yang bersangkutan.[2]

Sejalan dengan hal tersebut, Maria Farida berpendapat bahwa fungsi PP adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU yang secara tegas menyebutnya dan menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan lain dalam UU yang meskipun tidak tegas menyebutnya.[3] Dalam hal ini, Maria Farida menyebutkan fungsi dari PP didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Kemudian, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) juga mengutip pendapat Maria Farida yang mengatakan bahwa PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan UU, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam UU dapat berjalan. Oleh karena itu, materi muatan PP adalah keseluruhan materi muatan UU yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan kata lain, materi muatan PP adalah sama dengan materi muatan UU sebatas pada yang dilimpahkan kepadanya.

Delegasi Pembentukan Peraturan Pemerintah dalam Undang-undang

Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa UU pada dasarnya merupakan aturan yang sudah dapat secara langsung berlaku di kehidupan masyarakat. Secara hierarki berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya, PP merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3. UU/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu);
4. PP;
5. peraturan presiden (Perpres);
6. peraturan daerah (“Perda”) provinsi; dan
7. Perda kabupaten/kota.

Sepanjang penelusuran kami, meskipun UU dapat secara langsung diterapkan, tetapi dalam prakteknya UU dapat memberikan delegasi kepada PP. Pelimpahan kewenangan ini pada umumnya berisi pengaturan-pengaturan yang lebih rinci sesuai dengan pendelegasian yang diperintahkan agar dapat dijalankan masyarakat atau pihak yang dituju oleh UU.

Oleh karena itu, PP dapat dibentuk jika secara tegas terdapat perintah dari UU. Selain itu, PP juga dapat dibentuk jika ketentuan dalam UU memerlukan pengaturan lebih lanjut meskipun UU tidak secara tegas memerintahkan pembentukan PP. Dasar kewenangan presiden untuk membentuk PP adalah delegasian dari UU yang bersangkutan, termasuk Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan delegasi bagi setiap PP untuk melaksanakan UU jika tidak terdapat pasal dalam UU secara tegas memerintahkan.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, PP sejatinya tetap dapat dibentuk meski tidak ada amanat eksplisit dalam UU sepanjang terdapat pasal dalam UU tersebut yang perlu dijelaskan secara lebih rinci sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Referensi: