Cara Registrasi Kartu Perdana dan Dasar Hukumnya

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel berjudul Dasar Hukum Registrasi Ulang Kartu Seluler yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 3 November 2017 dan dimutakhirkan pertama kalinya pada 14 September 2021, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 30 November 2021.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan Record of Processing Activities dalam UU PDP

02 Okt, 2026

Ini Kewajiban-Kewajiban dalam UU PDP dan Sanksinya Jika Melanggar

28 Sep, 2026

Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP

23 Sep, 2026

Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP

15 Sep, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Dasar hukum dari registrasi kartu perdana pada dasarnya saat ini merujuk pada Permenkomdigi 7/2026. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenkomdigi 7/2026, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali layanan akses ke penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan registrasi.[1]

Ketentuan mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif wajib dilaksanakan oleh setiap orang termasuk distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau perorangan yang menjual kartu perdana.[2]

Pelanggan jasa telekomunikasi mempunyai hak untuk menggunakan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi dengan menggunakan identitas sendiri yang tervalidasi untuk warga negara Indonesia (“WNI”) atau terverifikasi untuk warga negara asing (“WNA”).[3]

Perlu diingat bahwa kartu perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pascabayar atau prabayar.[4] Terhadap registrasinya dibedakan antara pascabayar dan prabayar.

Tata Cara Registrasi Prabayar

Prabayar adalah sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian kartu awal perdana dan pengisian deposit prabayar.[5] Menurut Pasal 4 Permenkomdigi 7/2025, registrasi prabayar wajib dilakukan:

1. di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi; atau
2. sendiri dengan bantuan perangkat telekomunikasi dan/atau teknologi informasi.

Bagi registrasi yang dilakukan di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi, dibedakan antara WNI dan WNA, antara lain:

1. Registrasi di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi bagi WNI dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.[6] Petugas gerai melakukan verifikasi terhadap identitas WNI calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar berupa:[7]

1. nomor pelanggan yang digunakan; dan
2. data kependudukan:

1. nomor induk kependudukan (“NIK”); dan
2. biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

Dalam hal data dimasukkan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil dan nomor pelanggan aktif serta dapat digunakan.[8] Sedangkan, dalam hal data calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan tersebut diminta untuk melakukan pemutakhiran data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.[9]

2. Registrasi di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi bagi WNA dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.[10] Petugas gerai melakukan verifikasi terhadap identitas WNA calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar berupa:[11]

1. nomor pelanggan yang digunakan; dan
2. paspor, kartu izin tinggal tetap (“KITAP”), atau kartu izin tinggal terbatas (“KITAS”).

Setelah data WNA calon pelanggaran jasa telekomunikasi prabayar terverifikasi, petugas gerai melakukan pencatatan paling sedikit:[12]

1. nama;
2. nomor identitas dari paspor, KITAP, atau KITAS;
3. kewarganegaraan; dan
4. tempat dan tanggal lahir.

Registrasi bagi WNA yang berstatus pengungsi dilakukan dengan menggunakan identitas pejabat United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sesuai dengan mekanisme di atas.[13] Dalam hal data yang dimasukkan oleh WNA calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sudah terverifikasi dan dicatatkan, proses registrasi dinyatakan berhasil dan nomor pelanggan aktif serta dapat digunakan.[14]

Kemudian, bagi registrasi prabayar yang dilakukan sendiri dengan bantuan perangkat telekomunikasi dan/atau teknologi informasi, dilakukan melalui aplikasi atau situs internet (website) milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran nomor pelanggan yang didaftarkan berupa pesan singkat (short message service/SMS), surat elektronik (e-mail), USSD media browser (UMB), atau melalui metode pembuktian lain.[15]

Registrasi prabayar yang dilakukan sendiri melalui aplikasi atau situs internet (website) milik penyelenggara jasa telekomunikasi, dilakukan dengan tahap sebagai berikut:[16]

1. calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar mengirimkan nomor pelanggan yang akan dilakukan registrasi pada aplikasi atau situs internet (website) penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. setelah pengiriman nomor pelanggan berhasil, penyelenggara jasa telekomunikasi mengirimkan kode otorisasi yang dapat berupa one-time password (OTP) ke nomor pelanggaran yang akan dilakukan registrasi atau melalui metode lain yang dapat membuktikan kebenaran nomor pelanggan yang didaftarkan;
3. setelah kode otorisasi diterima, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar:

1. mengirimkan kembali kode otorisasi;
2. memasukkan NIK; dan
3. melakukan pencocokan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition);

4. setelah data calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud di atas diterima, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi;
5. dalam hal data calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil dan nomor pelanggan aktif serta dapat digunakan; dan
6. dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar diminta untuk melakukan pemutakhiran data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Dalam hal registrasi tidak dapat dilakukan akibat adanya gangguan di sisi penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau di sisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan, proses registrasi dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi.[17]

Kemudian, terhadap ketentuan teknis pelaksanaan registrasi dengan menggunakan NIK dan data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) tercantum dalam Lampiran I Permenkomdigi 7/2026.

Tata Cara Registrasi Pascabayar

Pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.[18] Registrasi pascabayar wajib dilakukan di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar.[19]

Berkaitan dengan registrasi pascabayar, sepanjang penelusuran kami tata caranya sama dengan registrasi prabayar yang dilakukan di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkomdigi 7/2026, sebagai berikut:

Ketentuan mengenai tata cara registrasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi pascabayar.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.