Senin, 08 April 2019

Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online

Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online

Pertanyaan

Saya mau menanyakan tentang prosedur pendaftaran Hak Cipta dimana bentuk ciptaannya adalah lagu. Bagaimana cara mendaftarkannya? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa syarat-syaratnya? Dan berapa biayanya? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Lagu sebagai Ciptaan yang Dilindungi
Sebelum menjawab pertanyaan pokok Anda, perlu dijabarkan terlebih dahulu dua istilah berikut ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”):
  1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]
  2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[2]
 
Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
 
Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[3]
 
Namun apabila hak cipta atas lagu tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta, pelindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.[4]
 
Pencatatan Hak Cipta Berupa Lagu
Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, untuk saat ini hanya dapat dilakukan secara elektronik (online).
 
Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (“Permenkumham 42/2016”) istilah yang digunakan adalah Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, yang didefinisikan sebagai berikut:
 
Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.
 
Salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dimohonkan dalam Permenkumham 42/2016 tersebut adalah hak cipta.[5] Permohonan tersebut dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) yaitu dengan url www.dgip.go.id.[6]
 
Namun apabila terjadi gangguan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, maka pelayanan permohonan kekayaan intelektual dapat dilakukan secara nonelektronik.[7]
 
Prosedur Pencatatan Ciptaan Secara Online
Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis Ciptaan, yang berbeda hanyalah lampiran contoh Ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.
 
Diakses dari laman Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta, berikut adalah prosedurnya:
  1. Daftar Akun
Registrasi akun Hak Cipta Online melalui laman e-hakcipta untuk mendapatkan Username dan Password. Pada saat registrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan sejumlah data seperti nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, alamat surat elektronik, dan lain-lain.
 
  1. Upload File
Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:[8]
  1. Surat Pernyataan
Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan.
  1. Surat Pengalihan Hak
Jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
  1. Contoh Ciptaan
Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks, file contoh ciptaan yang diunggah adalah rekaman/partitur (notasi angka/notasi balok) dengan format mp4/pdf. Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.
 
  1. Pembayaran
Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Hak Cipta, terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan permohonan. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap, maka akan keluar Kode Billing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.[9] Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).[10]
 
  1. Formalitas/Verifikasi
Setiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.[11] Untuk jenis Ciptaan yang dikecualikan seperti seni gambar, lukisan, alat peraga, dan sebagainya, akan dilakukan verifikasi.
 
  1. Approve
Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui.
 
  1. Pencetakan Sertifikat
Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.[12] Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan.
 
Mengenai waktu proses penyelesaiannya adalah maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan.
 
Biaya
  1. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
  1. Secara Elektronik (online): Rp 200 ribu Per Permohonan
  2. Secara Non Elektronik (manual): Rp 250 ribu Per Permohonan
  1. Umum
    1. Secara Elektronik (online): Rp 400 ribu Per Permohonan
    2. Secara Non Elektronik (manual): Rp 500 ribu Per Permohonan
 
Jadi apabila Anda adalah perorangan dan Anda mengajukan permohonan pencatatan hak cipta atas lagu Anda secara elektronik, Anda harus membayar sejumlah Rp 200 ribu untuk satu permohonan.
 
Perlu dipahami dengan baik bahwa pencatatan Ciptaan lagu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta karena prinsip hak cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, pencatatan hak cipta memiliki manfaat-manfaat seperti:
  • Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
  • Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
  • Alat meminta pembatalan pencatatan Ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.  
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta, diakses pada Jum’at, 5 April 2019, pukul 15.12 WIB;
  2. e-hakcipta, diakses pada Jum’at, 5 April 2019, pukul 15.20 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta
[2] Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta
[3] Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta
[4] Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta).
[5] Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkumham 42/2016
[6] Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 42/2016
[7] Pasal 10 Permenkumham 42/2016
[8] Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b UU Hak Cipta
[9] Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 42/2016
[10] Pasal 7 Permenkumham 42/2016 jo. Pasal 1 angka 4 Permenkumham 42/2016
[11] Pasal 5 ayat (1) s.d ayat (4) Permenkumham 42/2016
[12] Pasal 69 ayat (1) UU Hak Cipta
 

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua