Jumat, 07 Juni 2013

Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah UU?

Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah UU?

Pertanyaan

Bolehkah peraturan pemerintah dibentuk tanpa ada amanat eksplisit di dalam undang-undang?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita menyimak bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

 

Penetapan peraturan pemerintah yang dilakukan oleh presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(“UU 12/2011”) yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

 

Dari bunyi kedua pasal tersebut jelas dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah (“PP”) seperti yang Anda tanyakan memang ditetapkan untuk menjalankan Undang-Undang (“UU”) yang melimpahkannya.

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat [1] UU 12/2011 kita dapat ketahui bahwa dalam hierarki, kedudukan UU lebih tinggi dari PP. Berikut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selengkapnya:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 
Materi muatan PP menurut Pasal 12 UU 12/2011 yaitu:
 

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

 
Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa:

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

 

Meski demikian, Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya berpendapat bahwa PP dapat menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam UU yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Menurutnya, apabila suatu masalah di dalam suatu UU memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan PP, maka PP dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang tersebut (hal. 116). 

 

Mengenai materi muatan dalam PP, Maria Farida mengatakan bahwa PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan UU, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-Undang dapat berjalan. PP dibentuk oleh presiden dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam UU, baik secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Oleh karena itu, berbicara mengenai materi muatan, materi muatan PP adalah keseluruhan materi muatan UU yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan PP adalah sama dengan materi muatan UU sebatas pada yang dilimpahkan kepadanya (ibid, hal. 131).

 

Menurut hemat kami, penjelasan Maria Farida tersebut sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa "penetapan Peraturan Pemerintah ..... untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan."

 

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi PP adalah menjalankan perintah UU, dan juga menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam UU yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945

2.    Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

 
Referensi:

Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Kanisius: Yogyakarta.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua