Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Benarkah Pengacara itu Kebal Hukum? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2017.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab apakah advokat kebal hukum, kami akan merujuk pada UU Advokat terlebih dahulu. Menurut definisinya, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.[1]
Selanjutnya, terkait “kebal hukum” advokat dapat merujuk pada Pasal 15 UU Advokat, yaitu:
Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut mengatur kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat lembaga perwakilan rakyat.[2]
Masih terkait kekebalan hukum advokat, Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 mengatur lebih lanjut sebagai berikut.
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
Penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Lalu, yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa untuk tingkat tertentu, advokat memang memiliki kekebalan dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya, yang berlaku saat:
- di dalam dan di luar sidang pengadilan, dan
- dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.
Namun, perlu diingat bahwa kekebalan advokat sebagaimana dijelaskan di atas bukan berarti tidak terbatas. Advokat dapat dikenai tindakan karena alasan tertentu, misalnya:[3]
- mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.
Lebih lanjut, tindakan yang dapat dikenakan adalah:[4]
- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- pemberhentian tetap dari profeisnya.
Hal ini juga sebagaimana dijelaskan Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) yang mengutip pendapat dari Luhut M.P. Pangaribuan, seorang advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi. Luhut menjelaskan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku, misalnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Contoh: seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.
Lebih lanjut menurut Luhut, lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan iktikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Maka hal tersebut dilindungi oleh hak imunitas.
Perlu diketahui sebelumnya, yang dimaksud dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court adalah perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan hakim.
Baca juga: Definisi Contempt of Court
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai contempt of court. Namun, terkait penghinaan terhadap lembaga peradilan dapat merujuk pada ketentuan KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026, sebagai berikut.
Pasal 217 KUHP | Pasal 280 UU 1/2023 |
Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1,8 juta.[6] | - Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta,[7] setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung;
- Tidak memenuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
- Menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
- Tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.
- Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.
|
Terkait Pasal 217 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 172) menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah membuat gaduh dan sesudah diperintah oleh yang berhak tidak mau pergi. Perbuatan ini harus dilakukan di dalam pengadilan atau di tempat seorang pegawai negeri sedang menjalankan jabatannya sah di depan umum. Sidang pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal ini meliputi baik yang terbuka maupun yang tertutup.
Selain itu, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan yang dilarang saat sidang pengadilan berlangsung antara lain:
- tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;
- bersikap tidak hormat adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan, atau tidak menaati tata tertib pengadilan;
- menyerang integritas, termasuk menuduh bersikap memihak atau tidak jujur;
- mempublikasikan proses persidangan secara langsung, yaitu live streaming. Namun, tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun seseorang berprofesi sebagai advokat, apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court menurut Pasal 217 KUHP dan Pasal 280 UU 1/2023, menurut hemat kami, advokat tersebut tetap dapat diproses secara hukum dan kekebalan hukumnya tidak berlaku.
Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pada dasarnya advokat pada tingkatan tertentu memang memiliki kekebalan hukum. Namun, terdapat batasan dalam kekebalan hukum advokat, yaitu hanya saat menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya dengan catatan kekebalan ini hanya berlaku saat di dalam dan di luar sidang pengadilan, serta ketika mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Namun, apabila seorang advokat melakukan tindak pidana, misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 217 KUHP dan Pasal 280 UU 1/2023, maka advokat tersebut harus diproses dan tidak memiliki kekebalan hukum.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
Referensi:
R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
Catatan:
Kami telah meminta pendapat Luhut M.P. Pangaribuan, advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi melalui hubungan telepon pada 23 November 2017 pukul 13.00 WIB, dan kami menilai bahwa pendapat tersebut masih relevan.
[2] Penjelasan Pasal 15 UU Advokat
[4] Pasal 7 ayat (1) UU Advokat
[7] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
