Philo Dellano, S.H., M.H.

Managing Partner – PNB Immigration Law Firm

Philo Dellano, S.H., M.H. adalah Managing Partner PNB Law Firm dan PNB Immigration Law Firm yang berbasis di Jakarta, dengan lebih dari 16 tahun pengalaman dalam praktik hukum bisnis dan regulasi di Indonesia. Ia memfokuskan praktiknya pada hukum ketenagakerjaan, keimigrasian, korporasi, dan perpajakan, khususnya dalam konteks mobilitas tenaga kerja asing dan investasi lintas yurisdiksi.

Sebagai Advokat yang terdaftar di PERADI, Philo telah lulus dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) A di tahun 2012, selain itu Ia juga memiliki sertifikasi sebagai Kurator dan Pengurus, yang memperkuat perspektifnya dalam aspek tata kelola perusahaan dan manajemen risiko hukum. Kombinasi latar belakang litigasi dan advisory memberinya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu-isu strategis, baik pada tahap pencegahan risiko maupun dalam penyelesaian sengketa.

Dalam praktiknya, Philo secara aktif memberikan pendampingan hukum kepada perusahaan multinasional, firma hukum imigrasi global, serta investor dan individu asing terkait penggunaan tenaga kerja asing, perizinan kerja dan izin tinggal, perubahan sponsor, tindakan administratif keimigrasian, hingga mitigasi risiko kepatuhan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Ia dikenal dengan pendekatan yang menempatkan kepatuhan imigrasi sebagai bagian dari corporate governance dan business continuity strategy, bukan sekadar formalitas administratif.

Philo juga berperan aktif sebagai narasumber dan pembicara dalam berbagai forum hukum dan keimigrasian di tingkat nasional maupun kawasan Asia Pasifik (APAC). Pemikirannya kerap dikutip dan dipublikasikan dalam berbagai platform hukum internasional, termasuk Thomson Reuters, Lexology, Chambers and Partners, dan Global Mobility Lawyer. Ia juga turut berkontribusi dalam The World Bank Report terkait mengenai isu Equality of Opportunity for Sexual and Gender Minorities (EQOSOGI) Report di Indonesia. Selain itu, Philo secara konsisten menulis analisis hukum yang menekankan aspek kepastian hukum, konsistensi penerapan regulasi, serta implikasi kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan terhadap aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia.