Fiska Silvia Rr, S.H.,M.M., LL.M

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup jelas merupakan bentuk penyimpangan dari pemberlakuan sistem waris Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat utama pembagian harta waris adalah adanya kematian pewaris. Di sisi lain terkait pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain ketika kedua pihak masih hidup bukan termasuk dalam perhitungan harta waris, namun dapat dikategorikan sebagai hibah/hadiah sebagaimana yang Anda tanyakan. Adapun pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya, hukumnya boleh dan tidak ada batasan nomimal jumlahnya. Hal ini berbeda jika hibah tersebut dilakukan kepada orang lain, maka dibatasi maksimal 1/3 bagian dari harta kekayaan milik pemberi hibah.

Namun, terdapat sejumlah ketentuan lain yang perlu diperhatikan jika orang tua ingin menghibahkan harta kepada anak-anaknya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?

Pada dasarnya, ketiga putri Kakek Anda sebagai ahli waris telah memiliki hak sepenuhnya atas harta yang telah menjadi milik mereka selaku ahli waris dan memiliki kebebasan melakukan apa pun terhadap harta yang telah menjadi miliknya. Termasuk jika ketiganya menuangkan dalam surat kesepakatan bahwa harta yang menjadi hak warisan mereka bertiga tersebut tidak berhak diganggu gugat oleh suami maupun anak-anak mereka. Akan tetapi perlu diingat bahwa kesepakatan ini hanya berlaku sementara saja, yaitu hanya selama ketiga ahli waris tersebut masih hidup.

Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Pewaris Sepakat untuk Tidak Memberikan Tanah ke Ahli Warisnya

Ada 2 (dua) kemungkinan status dan akibat hukum dari perkara Anda ini, yaitu:

<ol>
	<li>Jika pembagian tanah kepada enam orang anak tersebut telah berpindah kepemilikan secara sempurna saat orangtua (ayah/ibu) Anda masih hidup, maka tanah tersebut sudah dapat dipastikan sebagai hibah orang tua terhadap anaknya; atau</li>
	<li>Jika pembagian tanah untuk enam orang anak tersebut belum berpindah kepemilikan selama ayah/ibu Anda masih hidup dan masih berupa rencana yang pelaksanaannya baru akan dibagi di kemudian hari setelah ayah/ibu Anda wafat kelak, maka ketika ayah/ibu Anda wafat status tanah tersebut tetap merupakan harta waris dari ayah/ibu Anda.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana konsekuensi hukum dari masing-masing status hukum tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Pewaris Memberikan Harta dengan Syarat

Tradisi keluarga di mana pembagian harta waris baru akan dilakukan jika kakek dan nenek telah sama-sama meninggal dunia semua dan harta warisan keduanya disatukan menjadi satu harta waris tanpa membeda-bedakan merupakan suatu tradisi yang melanggar asas ijbari dan&nbsp;asas individual dalam hukum waris Islam.

Perintah membagi waris merupakan ketetapan langsung dari Allah SWT yang telah dijabarkan dalam Al Quran dan telah pula ditegaskan dalam <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">Kompilasi Hukum Islam</a>.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko hukum yang dapat terjadi jika pembagian harta waris ditangguhkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Risiko Hukum Jika Menunda Pembagian Warisan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam kasus yang Anda tanyakan, terdapat dua perjanjian. Pertama, perjanjian pinjam-meminjam uang/utang-piutang (al-qard) sebagai perjanjian pokok dan kedua, perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terkait status perjanjian pinjam-meminjam uang antara orang tua dan anak, hal ini adalah sah. Demikian pula akad al-qard diperbolehkan (halal) dalam pandangan Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, bolehkah harta warisan di masa mendatang dijadikan jaminan utangnya?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Warisan di Masa Mendatang Dijadikan Jaminan Utang Menurut Hukum Islam?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fiska Silvia Rr, S.H.,M.M., LL.M

Arsip Jawaban

Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?

Hukumnya Jika Pewaris Sepakat untuk Tidak Memberikan Tanah ke Ahli Warisnya

Jika Pewaris Memberikan Harta dengan Syarat

Risiko Hukum Jika Menunda Pembagian Warisan

Bolehkah Warisan di Masa Mendatang Dijadikan Jaminan Utang Menurut Hukum Islam?

Arsip Jawaban Populer

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)