Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Tindakan tetangga Anda yang membeton saluran air selokan dari pernyataan Anda menimbulkan kerugian sebab mengakibatkan rumah Anda kebanjiran setiap hujan.

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a> memiliki aturan mengenai perbuatan yang mendatangkan kerugian, yaitu perbuatan melawan hukum. Meski demikian, ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi. Apa saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Rumah Banjir karena Tetangga Membeton Selokan, Ini Langkah Hukumnya

Terkait syarat pemberian corporate guarantee, dalam praktik biasanya penanggungan oleh perusahaan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam. Selain itu, perlu diperhatikan juga anggaran dasar serta maksud dan tujuan dari perusahaan yang akan menjadi penanggung.

Lebih lanjut, sepanjang penelusuran kami, khusus untuk perusahaan terbuka yang akan memberikan corporate guarantee ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ea00f1ed92dc/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-17-pojk04-2020-tahun-2020/document">POJK 17/POJK.04/2020</a> juga perlu diperhatikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee

Perlu kami luruskan, jaminan perorangan adalah sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan &ldquo;borgtocht&rdquo;. Baik jaminan perorangan, corporate guarantee, dan bank garansi, ketiganya didasarkan pada Pasal 1820 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686">KUH Perdata</a>. Meski demikian, ketiganya tetap memiliki karakteristiknya masing-masing. Apakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Jika bicara tentang profesi dokter, tidak jarang dokter harus bekerja karena berlakunya ketentuan zaakwaarneming (bertindak dengan sukarela) atau bertindak untuk kemanusiaan dengan prinsip the Good Samaritan Law demi menyelamatkan nyawa orang lain.

Akan tetapi, kadang kala dokter dihadapkan pada suatu gugatan dari pihak pasien maupun keluarganya. Apabila terjadi malapraktik, dokter&nbsp; harus bertanggungjawab dan dapat digugat oleh pasiennya untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian dalam menjalankan kewajibannya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan melanggar hak-hak pasien. Guna meringankan&nbsp; tanggung jawab ini, dokter dapat melakukan pengalihan risiko melalui asuransi tanggung gugat profesi dokter.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?

Dalam hal seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi kuasa, dibuatlah surat kuasa secara umum maupun khusus. Jika pemberian kuasa tersebut terbatas hanya pada 1 kepentingan atau lebih, maka dibuat surat kuasa khusus.

Adapun untuk surat kuasa yang diberikan kepada pemberi jasa advokat dalam mewakili Anda mengajukan gugatan hukum kepada pihak lain, maka bentuknya harus surat kuasa Khusus.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya

Aturan mengenai penggunaan pengeras suara masjid telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b84f3e099ced/instruksi-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-islam-nomor-kep-d-101-78-tahun-1978/document">Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978</a>&nbsp;yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd2e88b142e1/surat-edaran-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-islam-nomor-b3940-djiii-hk007-08-2018-tahun-2018/document">SE Dirjen Bimas Islam B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018</a>. Kemudian, baru-baru ini Menteri Agama menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6213649bd8bfb/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se.05-tahun-2022">SE Menag 05/2022</a> yang kurang lebih mengatur hal yang sama.

Aturan-aturan tersebut menjelaskan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid pada waktu-waktu subuh, zuhur, asar, magrib, isya, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Keabsahan jual beli sebagaimana perjanjian pada umumnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/">UU 4/2009</a> berikut aturan perubahannya, pertambangan mineral, termasuk emas, harus dilaksanakan dengan izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat juga larangan untuk menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin.

Oleh karenanya perdagangan emas dari tambang ilegal melanggar syarat objektif perjanjian yaitu syarat kausa yang diperbolehkan, sehingga perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Penetapan sita eksekusi terhadap benda yang telah diletakan sita dalam lembaga penyitaan pada perkara pidana, dalam hal ini dilakukan oleh Bea Cukai, sebenarnya telah memunculkan hak absolut bagi Bea Cukai untuk menguasainya melalui Pasal 39 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHAP</a>.

Namun demikian, ada kemungkinan, dengan menggunakan penafsiran sistematis, seseorang yang merasa berhak secara keperdataan atas benda sitaan tersebut, dapat mengajukan upaya-upaya hukum. Apa sajakah upaya yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?

Cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup. Terhadap cek kosong dalam kasus Anda, dapat dilakukan upaya hukum perdata, berupa gugatan wanprestasi, maupun pidana dugaan penipuan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur?

Sejak diterbitkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61bae5ea604d5/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-23puu-xix2021">Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021</a> pada Desember 2021 lalu, dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Sehingga, terbukanya upaya hukum kasasi ini hanya terjadi dalam kondisi PKPU seperti di atas saja.

Mengenai ada dugaan kreditur fiktif yang sengaja disebutkan debitur, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e">KUHP</a>. Adapun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document">UU 37/2004</a> tidak mengatur spesifik dan memberikan solusi untuk pengusutan dugaan kreditur fiktif.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perdata