Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Jasa penagih utang (debt collector) tidak bisa begitu saja menyita harta benda milik debitur. Sebab pada prinsipnya, penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

Jika debt collector tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur dan keluarga secara melawan hukum, maka Anda dapat melaporkan debt collector ke polisi. Perbuatan debt collector ini dapat dijerat dengan Pasal 362 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector

Pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu. Ketentuan ini dapat Anda lihat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terdapat kondisi tertentu. Kondisi seperti apa yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Surat Kuasa Dicabut Sepihak, Bisakah?

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Hakim atau pengadilan tidak dapat digugat akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas peradilannya, hal ini sesuai dengan prinsip atau asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Perihal pertanyaan mengenai kelalaian pengadilan yang menyebabkan putusan tidak lekas dieksekusi, perlu dijelaskan kelalaian seperti apa yang dimaksud agar dapat ditentukan langkah hukumnya. Di sisi lain, perlu dicermati juga bahwa tidak semua putusan dapat dieksekusi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Pengadilan Tak Kunjung Mengeksekusi Putusan

Dalam hukum kontrak perdata, dikenal asas-asas hukum, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik (good faith), dan lain sebagainya. Apa maksud dari masing-masing asas tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Jual beli akun game online dapat dikatakan sah menurut hukum yang berlaku apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?r=0&amp;p=1&amp;q=Kitab%20undang%20undang%20hukum%20acara%20perdata&amp;rs=1847&amp;re=2021">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi. Akun yang dijadikan objek jual beli menurut hukum kebendaan dapat disamakan dengan benda yang tidak berwujud yang kepemilikannya menjadi hak milik dari si pembuat akun tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jual Beli Akun Game Online

Seleb Jurist

Pembagian harta debitor pailit dilaksanakan berdasarkan asas pari passu prorata parte dan dinormakan dalam Pasal 1132 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> yang artinya semua harta kekayaan debitor, demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka.

Lantas menyambung pertanyaan Anda, apakah dengan asas pari passu prorata parte berarti dalam hal anggota koperasi yang memiliki simpanan Rp15 miliar akan memperoleh nominal yang sama dengan yang memiliki simpanan Rp11 miliar jika sebuah koperasi dinyatakan pailit?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte

Lazimnya, hubungan kontraktual diawali dengan tahap pra-kontrak. Pada fase ini, para pihak saling bernegosiasi dan berusaha menyamakan semua perbedaan yang ada. Sehingga, pada tahap penutupan kontrak, para pihak dianggap telah memahami semua klausul yang tertera dalam kontrak.

Meski demikian, perbedaan penafsiran seringkali masih muncul, terutama pada tahap pelaksanaan kontrak. Perbedaan penafsiran inilah yang mengantarkan hubungan kontraktual pada sengketa kontrak.

Lantas, upaya hukum apa yang bisa dilakukan para pihak jika terjadi sengketa kontrak akibat adanya perbedaan penafsiran perjanjian? Lalu, bagaimana cara melakukan penafsiran perjanjian menurut hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata

Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal sebuah doktrin let the buyer beware. Artinya, dalam suatu hubungan jual beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang dilakukan. Kewajiban konsumen terletak pada kesadaran untuk membaca dan mempelajari segala implikasi ketentuan yang dimuat dalam terms &amp; conditions suatu platform.

Mengapa hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dipelajari, dan bagaimana solusi terkait barang pesanan Anda yang belum diterima?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pembeli Wajib Paham Aturan Marketplace, Ini Alasannya

Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh dibuat atas suatu paksaan dan isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal perjanjian ditandatangani atas dasar paksaan, maka unsur sepakat tidak terpenuhi. Konsekuensinya, perjanjian tersebut menjadi batal sebagaimana disebut dalam Pasal 1323 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>. Namun, adanya paksaan tersebut harus dapat dibuktikan.

Lalu, bagaimana jika adanya paksaan tidak dapat dibuktikan? Dan bagaimana hukumnya menyepakati bahwa debitur bersedia ginjalnya diambil jika tidak melunasi utang pada tenggat waktu yang disepakati?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perdata