Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pemberian kuasa berakhir salah satunya dengan meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa. Dalam hal ini, pemberi kuasa cukup melampirkan surat kematian penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut untuk kepentingan pembuktian ke pihak terkait bahwasanya pemberian kuasa sebelumnya telah berakhir.

Selanjutnya, pemberi kuasa tersebut dapat secara langsung membuat surat kuasa untuk pengacara baru dengan substansi kepentingan hukum yang sama dengan penerima kuasa sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Pada dasarnya, perikatan kreditor dan debitor pailit hanya akan hapus apabila terjadi alasan penghapus perikatan yang dimuat dalam Pasal 1381 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686">KUH Perdata</a>. Dengan demikian, hak tagih akan tetap ada, meskipun proses kepailitan selesai dan kreditor yang tidak masuk dalam daftar pembagian masih belum dibayarkan utangnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Dalam hukum acara perdata, bahwa dengan meninggalnya termohon peninjauan kembali, maka proses peninjauan kembali tetap dapat dilanjutkan, di mana termohon akan digantikan oleh ahli warisnya.

Jika ahli waris lebih dari 1, maka salah satu ahli waris akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris dalam rangka membela kepentingan hukum termohon. Penggantian ini bukan merupakan hak tetapi merupakan kewajiban hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Termohon PK Meninggal Dunia, Bisakah PK Dilanjutkan?

PBH Peradi

Penggunaan perjanjian nominee dalam perjanjian pinjam meminjam uang online tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sepanjang pihak yang tercatat sebagai peminjam sepakat dan bersedia untuk bertindak sebagai pihak peminjamdalam perjanjian tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, dan syarat-syarat lainnya dalam Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi.

Namun, sebagai konsekuensinya, maka pihak yang tercatat sebagai peminjamlah, dalam hal ini karyawan, yang akan bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pihak peminjam yang termuat dalam perjanjian pinjam meminjam uang online.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Perusahaan Pinjam Uang ke Pinjol Pakai Data Karyawan

Si Pokrol

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Adapun &ldquo;dokumen&rdquo; adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yang salah satunya meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya.

Menjawab pertanyaan Anda, karena polis asuransi berbentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, maka polis asuransi termasuk dokumen perdata yang dikenakan bea meterai.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?

Pasal 224 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)">Herzien Inlandsch Reglement</a> (&ldquo;HIR&rdquo;) dan Pasal 258 <a href="http://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf">Rechtreglement voor de Buitengewesten</a> (&ldquo;RBg&rdquo;) adalah ketentuan tentang grosse akta pengakuan utang, yaitu salinan akta pengakuan utang yang berkekuatan eksekutorial.

Grosse akta pengakuan utang bukanlah sebuah lembaga jaminan. Namun, ia dapat dibuat dengan memuat jaminan atau tanpa jaminan. Maksudnya, kehadiran akta pengakuan utang ini ada kalanya mempertegas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, misalnya perjanjian yang memuat jaminan berupa gadai.

Lantas, mengapa dibuat grosse akta pengakuan utang, padahal sudah ada perjanjian kredit? Bagaimana cara eksekusi grosse akta pengakuan utang? Dan apakah RBg masih relevan untuk digunakan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya

Suatu pinjaman online dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjaman online ilegal belum mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (&ldquo;OJK&rdquo;). Ketiadaan pendaftaran atau perizinan inilah yang menjadikan pinjaman online disebut sebagai pinjaman online ilegal.

Meski pinjaman online ilegal, hal ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk tidak membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan. Sebab, perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online ilegal menjadi dapat dibatalkan. Konsekuensinya, keadaan kembali pulih seperti semula sebelum perjanjian dibuat maka peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pinjaman Online Ilegal Tidak Usah Dibayar, Benarkah?

Secara normatif jika perusahaan pembiayaan tersebut dinyatakan pailit, maka kendaraan objek murabahah tersebut dapat terkena sita umum akibat dari pernyataan pailit.

Untuk itu, Anda dapat mengajukan gugatan lain-lain dan dapat pula meminta kurator untuk memberikan kepastian pelaksanaan perjanjian dengan debitor pailit. Dalam hal ini, pada prinsipnya segala tindakan kurator harus menguntungkan harta pailit.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit

Prank terhadap pengemudi ojek online pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana tidak dapat dihukum pidana. Namun demikian, pengemudi yang dirugikan atas prank yang dialaminya tetap berhak atas ganti rugi, sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.

Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan

Di Indonesia sebenarnya aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, syarat ganti jenis kelamin secara hukum administratif harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana. Sebab, penggantian jenis kelamin termasuk sebagai pencatatan peristiwa penting lainnya menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</a>&nbsp;dan perubahannya.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh penetapan pengadilan, pada dasarnya hal tersebut diatur oleh masing-masing pengadilan. Sebagai contoh, dalam artikel ini kami mengutip penetapan izin mengganti jenis kelamin pada sebuah kasus di salah satu pengadilan negeri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perdata