Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Purchase Order (&ldquo;PO&rdquo;) adalah dokumen yang berisi permintaan kepada penjual untuk menyediakan stok barang/jasa, disertai rincian keterangan di antaranya harga yang harus dibayar, metode, dan tanggal pembayaran.

PO yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

Sehingga, jika para pihak membubuhkan tanda tangan pada dokumen asli PO, maka PO tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian, yang mengakibatkan para pihak terikat dengan ketentuan yang tercantum di dalam PO, termasuk dalam hal ini kewajiban penjual mengirimkan barang sesuai spesifikasi atau kualitas yang tercantum dalam PO.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)

Pada dasarnya, pelaku penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan di internet dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;).

Terhadap pasal tersebut, terdapat pedoman implementasi UU ITE yang mengatur jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Meskipun demikian, SKB UU ITE tidak mengikat penafsiran hakim, sehingga si penyebar masih berpotensi dijerat UU ITE.

 
Tapi, bagaimana jika klausul memviralkan utang itu sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam hal debitur wanprestasi serta mengandung kata-kata penghinaan? Apakah hal itu dibenarkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ancaman Pidana Jika Memviralkan Utang Orang Lain

PBH Peradi

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/undangundang-nomor-21-tahun-2007">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a>. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini adalah adanya tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Lalu, apakah itu eksploitasi? Dan apakah jual beli pemain sepak bola antar klub sepak bola bisa disamakan dengan perdagangan orang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang?

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Jaminan dalam akad utang-piutang pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Jenis jaminan utang dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang (kafalah) dan jaminan berupa harta benda (rahn).

Apa perbedaan keduanya dan apa saja rukun-rukun yang harus dipenuhi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jaminan Utang Menurut Hukum Islam

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Perlu dipahami, penyerahan benda gadai kepada penerima gadai bukan bermakna levering yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda. Oleh karena itu, benda gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai.

Meskipun ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;) yang mengatur jaminan gadai tidak tegas menyatakan bahwa penerima gadai dilarang menggunakan benda gadai, akan tetapi, pada Pasal 1157 KUH Perdata diatur bahwa penerima gadai atau pihak ketiga berkewajiban untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaanya. Ia bertanggung jawab atas hilangnya atau kemorosotan benda gadai kalau hal ini terjadi karena kesalahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai?

Hotma Sitompoel and Associates

Kebenaran materiil&nbsp;(materiele waarheid) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan kebenaran formil&nbsp;(formeel warheid) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Di sisi lain, apa yang menjadikan sebuah akta notaris cacat hukum baik secara formil maupun materiil?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?

Eksekusi jaminan kebendaan tidak harus dilakukan melalui lelang, melainkan dapat juga dilakukan dengan penjualan di bawah tangan jika dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan pemilik jaminan benda dan memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana dengan cara ini dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!

Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar kesepakatan perdamaian itu dikuatkan dengan putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Lalu, apa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan dalam akta perdamaian? Bisakah diajukan gugatan kembali?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Upaya Hukum Jika Akta Perdamaian Dilanggar

Suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan, yang mana dalam hal ini suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka ia wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga, yang mulai berlaku pada saat pihak tersebut tetap lalai untuk memenuhi perikatan meskipun telah dinyatakan lalai.

Lantas, bolehkah seseorang yang terhambat membayar cicilannya sehingga dikenakan denda lalu secara sepihak membebankan denda tersebut kepada orang yang berutang kepadanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terhambat Bayar Cicilan, Bolehkah Denda Dibebankan ke Pihak Lain?

Ada 2 (dua) kemungkinan status dan akibat hukum dari perkara Anda ini, yaitu:

<ol>
	<li>Jika pembagian tanah kepada enam orang anak tersebut telah berpindah kepemilikan secara sempurna saat orangtua (ayah/ibu) Anda masih hidup, maka tanah tersebut sudah dapat dipastikan sebagai hibah orang tua terhadap anaknya; atau</li>
	<li>Jika pembagian tanah untuk enam orang anak tersebut belum berpindah kepemilikan selama ayah/ibu Anda masih hidup dan masih berupa rencana yang pelaksanaannya baru akan dibagi di kemudian hari setelah ayah/ibu Anda wafat kelak, maka ketika ayah/ibu Anda wafat status tanah tersebut tetap merupakan harta waris dari ayah/ibu Anda.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana konsekuensi hukum dari masing-masing status hukum tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perdata