Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/36/undangundang-nomor-5-tahun-1999/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;) tidak berlaku untuk Notaris karena alasan-alasan berikut:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Notaris tidak termasuk pelaku usaha, tapi pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh notaris adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, karena itu dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999 sesuai Pasal 50 huruf a UU 5/1999; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div>Lembaga yang berwenang menerima laporan masyarakat dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran UU atau Kode Etik Notaris, seperti misalnya menetapkan honorarium yang tidak sesuai dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya, adalah Majelis Pengawas (baik di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat).</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Ketentuan Persaingan Usaha Berlaku bagi Notaris?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ada beberapa profesi hukum yang dapat dirangkap, ada juga yang tidak bisa. Profesi hukum yang dapat rangkap jabatan misalnya advokat merangkap kurator atau konsultan kekayaan intelektual, notaris merangkap pejabat pembuat akta tanah (&ldquo;PPAT&rdquo;). Sedangkan yang tidak dapat rangkap jabatan misalnya advokat merangkap notaris atau PPAT, hakim merangkap advokat, serta dosen berstatus pegawai negeri sipil merangkap advokat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Rangkap Jabatan Profesi Hukum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, baik dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/node/56/uu-no-5-tahun-2014-aparatur-sipil-negara" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</a> maupun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/591/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</a>, tidak terdapat ketentuan yang melarang advokat untuk melamar menjadi PNS.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tetapi terdapat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/384/undangundang-nomor-18-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a> yang mengatur perihal larangan rangkap jabatan bagi advokat, yaitu tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, termasuk PNS. Sehingga jika seorang advokat ingin melamar menjadi PNS, hal tersebut sah-sah saja karena tidak terdapat larangannya, namun perlu diperhatikan juga bahwa advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Dapatkah Advokat Melamar Menjadi PNS?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (&ldquo;MPD&rdquo;) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian <u>Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.</u></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Jika Notaris Meninggal Dunia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terhadap polisi yang berkata kasar bisa dikenakan sanksi pidana karena penghinaan ringan dan juga sanksi etik karena tidak berperilaku sesuai kode etik kepolisian. Karena Anda membalas dengan kata kasar yang sama, Anda juga bisa dipidana dengan sanksi yang sama karena telah melakukan penghinaan ringan (Pasal 315 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a><span style="color:#0563c1"><u>)</u></span>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut hemat kami, harusnya masalah ini tidak ditanggapi secara serius sampai ke jalur pidana. Hal ini hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan kekeluargaan karena hukum pidana merupakan jalan terakhir (<em>ultimum remedium</em>)</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Akibat Hukum Jika Polisi Berkata Kasar Saat Bertugas

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Seorang anak tidak bisa menggantikan orang tuanya yang pensiun sebagai Notaris.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Alasannya Formasi penggantian jabatan Notaris yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004</a> adalah Pejabat Sementara Notaris yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, serta Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris<em>.</em> Berdasar ketentuan tersebut masa pensiun tidak termasuk dalam alasan diangkatnya Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Dapatkah Anak Menggantikan Orang Tuanya yang Pensiun Sebagai Notaris?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Notaris bisa memberikan jasanya secara gratis (cuma-cuma) kepada warga yang tidak mampu, bahkan hal tersebut merupakan <strong>kewajiban</strong> yang diatur dalam<strong> </strong>Pasal 37 ayat (1)<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> sebagaimana diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a><span style="color:#0563c1"><u>.</u></span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara gratis (cuma-cuma) akan dikenakan sanksi berupa:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>
	<div>peringatan lisan;</div>
	</li>
	<li>
	<div>peringatan tertulis;</div>
	</li>
	<li>
	<div>pemberhentian sementara;</div>
	</li>
	<li>
	<div>pemberhentian dengan hormat; atau</div>
	</li>
	<li>
	<div>pemberhentian dengan tidak hormat.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>Pro bono</strong> atau bantuan hukum secara cuma-cuma itu <em>value system </em>para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu. Kewajiban itu melekat di dalam diri advokat. Advokat akan melaksanakan pro bono tanpa pamrih (tanpa honorarium). Pro bono mengacu pada <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/384/uu-no-18-tahun-2003-advokat" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a><span style="color:#0563c1"><u>.</u></span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan <strong><em>legal aid</em></strong> atau bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum. <em>Legal Aid </em>mengacu pada <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</a><span style="color:#0563c1"><u>. </u></span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (<i>Legal Aid</i>)

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tersangka/terdakwa itu mempunyai <strong>hak untuk</strong> <strong>didampingi oleh penasihat hukum/advokat</strong> pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/undangundang-nomor-8-tahun-1981" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perlu dipahami bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal Asas Praduga Tak Bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan <strong>wajib dianggap tidak bersalah</strong><strong> sebelum ada putusan pengadilan</strong> yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Maksud advokat membela tersangka/terdakwa yang telah nyata-nyata bersalah adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat menjadi penasihat atau <strong>pendamping</strong> tersangka/terdakwa di muka pengadilan dan <strong>melindungi hak-hak</strong> yang dimiliki tersangka/terdakwa agar tidak dilanggar.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Alasan Hukum Mengapa Advokat Masih Membela Orang yang Salah

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk menjadi Penerjemah Tersumpah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah<strong> berkewarganegaraan Indonesia.</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan <u>orang-orang bangsa lain</u> yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (?WNI?).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jadi, jika orang asing (<em>native speaker</em>) yang Anda maksud berkewarganegaraan asing (?WNA?), maka ia tidak dapat menjadi Penerjemah Tersumpah. Tetapi, jika orang asing yang Anda maksud telah berkewarganegaraan Indonesia (dalam arti disahkan dengan undang-undang sebagai WNI), maka ia dapat saja menjadi Penerjemah Tersumpah sepanjang memenuhi syarat.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Profesi Hukum