Bank Negara sebagai Subjek Hak Milik atas Tanah: Tafsir Pasal 1 Huruf a PP 38/1963 di Tengah Pengesahan UU Reforma Agraria
BI memiliki dasar argumentasi yang kuat untuk dikualifikasikan sebagai bank yang didirikan oleh Nega...
Badan Reforma Agraria: Saatnya Menuntaskan Konflik, Bukan Menambah Birokrasi
Keberhasilannya akan dinilai dari konflik yang diselesaikan, ketimpangan yang dikurangi, tanah yang ...
Ketua Komisi II DPR Beberkan Akar Masalah Inefektivitas Reforma Agraria
Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) digadang-gadang menjadi kunci pemutus ego sektoral...
Kedudukan Masyarakat dalam Reforma Agraria
Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU Reforma Agraria) menjanjikan semangat partisipasi masya...
Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Adat Melalui Skema Reforma Agraria
Ukuran keberhasilan UU Pengaturan Reforma Agraria ini hadirnya kepastian, keadilan, dan manfaat ekon...
Akademisi FH UGM: Perizinan KKPR Bermasalah Ancam Legalitas Bangunan di Atasnya
Eksistensi izin memberikan ruang bagi negara untuk membangun keterikatan negara dengan pelaku usaha ...
Landreform dan Reforma Agraria, Serupa Tapi Tak Sama
Harusnya diselaraskan dalam Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU Reforma Agraria) yang baru ...
UU Reforma Agraria Harus Berpihak pada Rakyat dan Mengikis Ketimpangan Penguasaan Tanah
Selama ini, Indonesia mengalami permasalahan struktural berkaitan dengan tanah, terutama adanya disp...














