Landreform dan Reforma Agraria, Serupa Tapi Tak Sama

Landreform dan Reforma Agraria, Serupa Tapi Tak Sama

Satrio Alif Febriyanto
Harusnya diselaraskan dalam Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU Reforma Agraria) yang baru disahkan September lalu.
Landreform dan Reforma Agraria, Serupa Tapi Tak Sama
Hukumonline

Selama beberapa tahun ke belakang, kebijakan reforma agraria telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah Republik Indonesia bidang pertanahan. Lahirnya kebijakan ini bukan tanpa kontroversi. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tidak dinilai positif oleh semua pihak. Pengesahannya yang berlangsung selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 dinilai sebagai upaya meraup simpati rakyat kecil secara cepat untuk mengkonsolidasikan dukungan.

Terlepas dari motif elektoral yang tidak dapat dielakkan, potensi ketidakberlanjutan kebijakan yang diatur Perpres Reforma Agraria lebih jadi sorotan. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kala itu, Dewi Kartika menilai agenda reforma agraria seharusnya melampaui siklus politik lima tahunan. Dengan banyaknya kasus konflik agraria yang masih menumpuk, keberlanjutan reforma agraria perlu dirawat agar tak menjadi “dagangan politik” setiap pemilu berlangsung.

Selain kental unsur politis, pembentukan Perpres Reforma Agraria juga bermasalah secara substansi. Hukumonline mencatat permasalahan secara substansi terletak pada dua aspek: ketimpangan penguasaan tanah dan perluasan subjek penerima reforma agraria. Kedua permasalahan ini tidak dapat dipisahkan mengingat ketimpangan penguasaan lahan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya subjek hukum yang mendapat hak atas tanah. (Baca juga: Sejumlah Kritik atas Perpres Reforma Agraria)

Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor, Satyawan Sunito kala itu menilai Perpres Reforma Agraria tidak mampu menyelesaikan masalah laten agraria terkait ketimpangan kepemilikan tanah. Satyawan menguraikan luas lahan terbesar yang diberikan sebanyak 5 hektare menggambarkan negara masih memiliki paradigma yang menempatkan korporasi sebagai pengelola lahan besar dan membatasi rakyat sebagai pengelola lahan kecil. Peliknya, korporasi pun masih dapat menjadi subjek penerima tanah objek reforma agraria yang menempatkan posisinya sebagai pesaing masyarakat kecil dalam memperoleh hak atas tanah. Esensi reforma agraria seharusnya adalah redistribusi tanah kepada masyarakat kecil.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info