Belum lama ini Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan rencana pemerintah untuk mengoperasikan klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) meski tanpa dokter. Gagasan ini muncul karena masih terbatasnya jumlah dokter yang belum menjangkau semua lokasi Kopdes Merah Putih. Dante meyakini, klinik Kopdes Merah Putih bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan cara melibatkan tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan.
Pernyataan Wamenkes itu menuai pertanyaan kritis masyarakat. Bisakah layanan medis di kopdes diberikan oleh tenaga kesehatan yang jelas-jelas bukan dokter?
Merujuk laporan riset berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kasus-Kasus Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan Non-Dokter Di Rumah Sakit di tahun 2025, problem keterbatasan dokter seringkali memaksa tenaga kesehatan yang bukan dokter berada di garis depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Mereka menerima pelimpahan kewenangan melalui sistem delegasi medis, yang seharusnya dibarengi dengan kejelasan batas kewenangan serta pengawasan ketat. Sayangnya, berbagai studi menunjukkan, ketidaktahuan terhadap batas kewenangan, kurangnya pelatihan, serta ketidaksesuaian praktik dengan regulasi menjadi penyebab tenaga kesehatan non-dokter melakukan malapraktik.
Tim peneliti menjabarkan ada tiga bentuk malapraktik yang mungkin dilakukan oleh tenaga kesehatan non-dokter: kesalahan prosedur, kelalaian pengawasan, dan pelanggaran etika. Kesalahan prosedur mencakup tindakan seperti pemberian obat yang tidak sesuai standar, diagnosis tanpa kewenangan, atau intervensi medis tanpa pengawasan dokter. Kelalaian pengawasan muncul ketika tindakan medis dilakukan tanpa adanya kontrol dari dokter penanggung jawab, yang biasanya terjadi dalam kondisi krisis sumber daya. Sementara itu, pelanggaran etika dapat berupa kurangnya komunikasi yang layak dengan pasien, pelanggaran kerahasiaan medis, atau penggunaan rekam medis yang tidak sesuai standar. Tim peneliti menegaskan, sebagian besar kasus malapraktik terjadi karena kombinasi antara rendahnya pemahaman hukum dengan ketidakteraturan institusional dalam mendokumentasikan prosedur kerja.
























