Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (Putusan MK 168/2023) telah berujungUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU Pelindungan Ketenagakerjaan). UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya menjalankan amanat Putusan MK 168/2023—yang tercantum dalam bagian Menimbang—, tetapi juga mereformulasi kembali ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya dilakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Lebih dari itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Salah satu terobosan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah mengantisipasi kategori pekerjaan baru yang terus berkembang, terlebih lagi di era digital. UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengakui bentuk dari perjanjian kemitraan yang selama ini menjerat para pekerja platform digital seperti ojek dan kurir pengantar makanan dengan pemesanan daring. Bahkan, platform digital juga diakui sebagai lokasi pekerjaan dari hubungan pekerjaan tertentu dengan rumusan Pasal 102 ayat (4) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Salah satu terobosan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah mengantisipasi kategori pekerjaan baru yang terus berkembang, terlebih lagi di era digital
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak-hak yang melekat kepada pekerja berdasarkan perjanjian kemitraan layaknya pekerja formal. Hak-hak tersebut meliputi penghasilan yang layak, pelindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), jaminan sosial, beserta hak-hak lain yang diatur dalam kesepakatan. Pengakuan atas berbagai hak ini adalah jawaban atas penantian panjang bagi pekerja platform digital yang terus meningkat jumlahnya selama beberapa tahun ke belakang. Penelitian INDEF mencatat jumlah pekerja platform digital meningkat hingga satu juta orang dari 1.220.995 di tahun 2019 menjadi 2.154.099 orang di tahun 2024.
























