Guru Besar Fakultas Hukum Unisba: Ambang Batas Parlemen Jangan Jadi Alat Kepentingan Elite
Penentuannya harus melibatkan kajian dari akademisi hingga pendapat dari masyarakat.
Jika UU Pemilu Tidak Direvisi
KPU harus mempersiapkan Pemilu 2029 dan menjalankan setiap putusan MK yang telah menetapkan norma se...
Scholar Insight Series with Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Konsekuensi Bila UU Pemilu Tak Direvisi hingga Penegakan Business Judgment Rule
Seri opini ini menampilkan 5 penulis dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan topi...
Dapil Khusus Luar Negeri: Menata Representasi Politik dalam Revisi UU Pemilu
Dapil Khusus Luar Negeri harus dipahami sebagai satu paket reformasi dalam RUU Pemilu. Pemisahan dar...
Perludem Minta MK Berikan Kewajiban Mengikat Keterwakilan Perempuan dalam Komposisi Penyelenggara Pemilu
Para pemohon meminta MK memberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal yang diuji agar me...
Mengobati Racun Legislative Inaction dengan Komisi Hukum Pemilu ala Titi Anggraini
Parlemen Indonesia selalu terjerat konflik kepentingan sehingga kerap memanipulasi undang-undang pem...
Tingkatkan Kompetensi Akademik, APHTN-HAN dan FH UII Gelar Penataran Hukum Pemilu
Kegiatan penataran ini diharapkan dapat menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara akad...
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Kunci Perkuat Otonomi Daerah
Tanpa memisahkan keserentakan pemilu menjadi lokal dan daerah, berbagai isu tingkat lokal akan mati....














