Pergeseran Makna Kekayaan BUMN dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Direksi BUMN
RUU BUMN 2025 ini menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara dan mengubah pertanggungjawab...
Bisakah Surat Menteri Mengintervensi Pengurusan BUMN?
Selain organ Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pen...
Dialektika UU BUMN (Hasil Revisi) dengan UU Keuangan Negara
Penulis merekomendasi 4 hal diantaranya Presiden perlu menjalin kesepakatan strategis dengan pimpina...
Menyoal Problematika Penerapan Business Judgement Law pada Perusahaan BUMN
Kendati BJR sudah diatur dalam UU PT, penerapannya menemukan banyak kendala, salah satunya benturan ...
DPR Usulkan Perubahan Perpres Bantuan Sosial
Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mendorong peran PT. Pos Indonesia ("Pos Indonesia") dalam penyaluran...
Tantangan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN No. 2/2023
Melalui pendekatan yang sistematis dan hati-hati, konsultan hukum akan memastikan perusahaan tidak h...
Penerapan Business Judgement Rule dalam UU BUMN Baru, Bukan Berarti Kebal Hukum
Prinsipnya tidak ada warga negara yang kebal hukum. Jika terbukti bersalah, ada tanggungjawab hukum ...
Bisakah Pemerintah Daerah Jadi Pemegang Saham PT?
Pemerintah daerah dapat melakukan menjadi pemegang saham suatu perseroan terbatas sepanjang berbentu...














