Dilema KPK Menjerat BUMN Sebagai Korporasi Pelaku Korupsi
Jika BUMN dihukum membayar denda dan uang pengganti, sama saja negara membayar ke negara. Namun, apa...
Menteri BUMN Bantah Penerbitan PP 72/2016 Langkahi Kewenangan DPR
PP ini menjadi dasar hukum untuk mendukung rencana proses pembentukan holding BUMN.
Permen ESDM Percepatan Elektrifikasi 2.500 Desa Diluncurkan, Ini Penjelasannya
Pemerintah mengajak BUMD, perusahaan swasta dan koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha, yang s...
Ini Poin Penting PP Penyertaan Modal Negara Bagi BUMN
Kini BUMN bisa membuat holding company dan tidak terikat mekanisme politis DPR untuk ekspansi. Penga...
Kini, Penyertaan Modal Negara dari BUMN ke BUMN Bisa Dilakukan Tanpa Melalui APBN
Untuk mendukung dan mempercepat program Pemerintah serta meningkatkan tertib administrasi.
Pakar: Perlu Kesepakatan Soal Kategori Tindak Pidana Korporasi
Korporasi tidak bisa melakukan kejahatan yang sifatnya personal, sehingga apapun kejahatan personal ...
Tips Direksi dan Komisaris Hindari Korupsi dalam Aksi Korporasi
Salah satunya, keputusan yang diambil dalam pengambilan kebijakan korporasi tidak mengandung unsur f...
KPK Siap Pantau Persekongkolan Tender BUMN
Bagian dari komitmen KPK dan KPPU dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum persaingan usaha.














