Pemerintah Langsung Siapkan Empat Aturan Turunan UU PFII
Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") tengah melakukan pembahasan intensif lintas kementerian dan lembag...
PFII dan Kontrak Berbasis Common Law: Pilihan Hukum atau Rezim Hukum Perdata Khusus?
Pilihan hukum para pihak akan tetap berperan dalam transaksi di kawasan ini, sementara adopsi prinsi...
Membangun Fondasi Infrastruktur Hukum PFII untuk Menarik Kepercayaan Bisnis Global
Ada tiga fondasi yang perlu dipastikan sejak awal: keselarasan dengan sistem hukum nasional dan inte...
WondrX 2026 Padukan Layanan Finansial dan Aktivitas Gaya Hidup
BNI mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu kegiatan, dengan menggabungkan informasi ...
Pusat Finansial Internasional Indonesia dan Independensi Lembaga Arbitrase
Solusi yang ideal tentunya adalah menguatkan tata kelola Lembaga Arbitrase PFII, sama seperti bagaim...
BAPETEN Matangkan Aturan Jaminan Finansial Impor Zat Radioaktif
Badan Pengawas Tenaga Nuklir ("BAPETEN") tengah mematangkan regulasi jaminan finansial bagi importir...
Melengkapi Infrastruktur dan Mekanisme Hukum Pusat Finansial Internasional Indonesia
Penerapan CBI merupakan upaya untuk semakin membangun kepercayaan investor pada PFII. Karena jika PF...
Kemenkeu Godok Aturan Teknis Nilai Investasi untuk Dapatkan Insentif Pajak di PFII
Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") segera menggodok aturan teknis dan pelaksana Undang-Undang Pusat F...














