Indonesia sedang membangun sebuah kawasan yang belum pernah ada dalam arsitektur ekonomi nasional. Kawasan tersebut bernama Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). PFII nantinya akan diposisikan sebagai pintu masuk untuk menarik arus modal global, melalui pengembangan ekosistem jasa keuangan internasional.

PFII akan dirancang memiliki kekhususan, mulai dari fasilitas perpajakan, penyederhanaan perizinan hingga penggunaan valuta asing. Bahkan, Pasal 248A ayat (2) UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka jalan untuk PFII mempunyai sistem hukum tersendiri yang mengadopsi atau menyeleraskan dengan standar internasional.
Penyelesaian sengketa juga akan dilakukan melalui pengadilan khusus PFII atau Lembaga Arbitrase PFII yang akan berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia. Kehadiran kedua lembaga tersebut memberikan sinyal yang jelas, bahwa pemerintah tidak hanya mengejar investasi melalui insentif ekonomi, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan hukum.
Restrukturisasi dan Kepailitan
Pada praktiknya, penyelesaian sengketa bukanlah akhir dari siklus perlindungan hukum dalam suatu transaksi internasional. Sebab, tidak semua perselisihan akan berakhir dengan pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Karena tidak sedikit sengketa yang justru berkembang menjadi restrukturisasi utang atau kepailitan.
Hal tersebut dikarenakan debitor memang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, persoalan hukum yang dihadapi para pihak tidak lagi berkaitan dengan siapa pihak yang memenangkan sengketa, melainkan bagaimana aset, kreditor, dan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dapat dikelola secara efektif.
Investasi di PFII nantinya tentu merupakan transaksi keuangan lintas negara. Ruang lingkup usaha di PFII akan mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan valuta asing, derivatif, dana pensiun, modal ventura, perdagangan emas, family office, trust fund, special purpose vehicle, dan lainnya.
Jika intensitas transaksi keuangan lintas negara semakin tinggi, tentunya semakin tinggi pula probabilitas kebutuhan restrukturisasi atau kepailitan lintas yurisdiksi. Ketika salah satu entitas dalam sebuah struktur mengalami kesulitan keuangan, penyelesaiannya tentu tidak lagi cukup mengandalkan rezim restrukturisasi domestik. Karena aset, kreditor dan kepentingan hukumnya juga telah melintasi batas yurisdiksi.
















