Negara-Negara Maju pun Hapus Peradilan Militer sebagai Peradilan Khusus
Ada tren civilianisation peradilan militer yang terjadi di berbagai negara maju yang menjadi objek k...
Penggerebekan dan Penggeledahan Pesantren Dipersoalkan, Legislator Ingatkan Polisi Wajib Patuhi Due Process of Law
Diusulkan evaluasi menyeluruh dari pucuk pimpinan Polri jika ditemukan penyimpangan prosedur di ting...
Sayonara Peradilan Koneksitas, Militer Pelaku Delik Umum Tak Lagi Diistimewakan
Ada tenggat waktu dua tahun hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sepen...
Tiga Pintu, Satu Pengakuan: Menata Ulang Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025
Kehadiran pengakuan bersalah patut diapresiasi. Ia memudahkan pembuktian, memperlancar pemeriksaan, ...
Benarkah SEMA Praperadilan Akhiri Jurus "Adu Cepat" di Era KUHAP Baru?
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Poko...
IKA FH Unpad Serukan Kawal Implementasi KUHAP Baru
KUHAP baru mengakomodasi penyempurnaan kewenangan dan penguatan koordinasi antara penyidik dan penun...
Kemenkum Targetkan RPP Pelaksana KUHAP Baru Rampung September 2026
Kementerian Hukum ("Kemenkum") menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab ...
Pengertian, Fungsi, dan Bentuk Surat Dakwaan
Surat dakwaan adalah surat yang digunakan dalam ranah pidana pada penuntutan. Ada 5 bentuk surat yan...














