Honorary Chairman KAI Soroti Praperadilan hingga Ketimpangan Peran Advokat dalam RUU KUHAP
KUHAP baru diharapkan dapat menjamin keadilan substantif dan perlindungan HAM bagi semua pihak yang ...
KPK Usul RUU KUHAP Atur Batasan Pendampingan Advokat Terhadap Saksi
Ada empat poin usulan KPK terkait Pasal 135 RUU KUHAP yang mengatur hak saksi. Negara melalui LPSK s...
Sejumlah Masukan Ikadin untuk RUU KUHAP, dari Hak Tersangka hingga Autentikasi Alat Bukti
Terdapat 130 usulan yang dikelompokan dalam 13 klaster.
Ketiadaan Aturan Teknologi dalam RUU KUHAP Ancam Transparansi dan Akuntabilitas
Antara lain belum ada pengaturan eksplisit bagaimana penggeledahan sistem elektronik, pemantauan ele...
Demi Check and Balances, Pentingnya Mendorong Omnibus Law UU Cipta Keadilan
Substansinya mengatur hak dan kewajiban 4 pilar aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan...
Putusan-Putusan MK yang Membentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia
Dalam politik kriminal, MK dianggap lebih tepat jika bertindak sebagai negative legislature dan diba...
Asas Miranda Rule Diusulkan Masuk RUU KUHAP
Menekankan hak saksi dan tersangka didampingi penasihat hukum dan hak tidak menjawab dalam proses pe...
Cegah Ketimpangan Hukum, Komisi III DPR Pertimbangkan Hak Penjaminan Advokat
Hak Penjaminan terhadap penahanan tersangka atau terdakwa oleh advokat sebagai bentuk check and bala...














