Dukung Revisi KUHAP, ACTA dan ARUN Minta Penegakan Hukum Transparan dan Akuntabel
Menjamin keterbukaan informasi dalam setiap proses penegakan hukum, penyidikan, penuntutan, dan pera...
Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional
Mulai dari aparat penegak hukum tak mudah mengubah paradigma pemidanaan retributif menjadi restorati...
Problematika Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025
Karena banyak hal yang belum diatur dalam pembahasan tentang Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025.
Tersangka DPO Dilarang Ajukan Praperadilan, Apa Dasarnya?
Benar, sejak adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka dapat diajukan praperadilan...
Dari Biaya Pencabutan Pengaduan Hingga Peran Jaksa
Tata cara dan tahapan menjadi advokat di Indonesia hingga PKL pasang spanduk warung apakah harus bay...
Apa Itu SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan?
SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat pemberitahuan yang wajib diberikan oleh ...
KUHAP Baru, Kuasa Lama
Revisi KUHAP harus dimaknai bukan sebagai perluasan kuasa negara, melainkan sebagai penguatan hak wa...
Angin Segar Penguatan Wewenang Advokat dalam RKUHAP
Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhad...














