Jalan Terjal Reformasi KUHAP
RKUHAP baru bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga pijakan membangun sistem peradilan pidana ya...
Masyarakat Sipil Dukung RUU Perlindungan Saksi Korban Perkuat Kelembagaan
Seperti memperkuat kewenangan LPSK mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai p...
UPN Veteran Jakarta-Asperhupiki Bahas Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis dalam RKUHAP
Seharusnya, jaksa selaku Dominus Litis harus dilibatkan sedini mungkin dalam proses penanganan perka...
Draf RUU KUHAP Dinilai Mundur dan Berpotensi Langgar HAM
Para akademisi dan aktivis menilai argumen yang diajukan saat pembentukan KUHAP terlalu banyak hak b...
Reformasi Kewenangan Penyidikan untuk Hukum Acara Pidana Responsif
Transformasi paradigma KUHAP ke depan perlu memprioritaskan harmonisasi antara efektivitas penegakan...
Quo Vadis Tahap Penyelidikan dalam Rancangan KUHAP
Menghapus proses penyelidikan membawa risiko dalam masyarakat yang gemar melapor atau pada kondisi h...
Ini Masukan Akademisi FH UNS dan FH Unair Terkait Penyusunan RUU KUHAP
Pembahasan harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati.
Status Barang Bukti Tindak Pidana yang Dipergunakan untuk Kepentingan Umum
Setiap alat berat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pertambangan dapat disita penyidik. Bag...














