Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang oleh karena itu dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc, maupun dapat juga diadili di International Court of Justice.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kejahatan Perang: Pengertian, Jenis, dan Peradilannya

Perang adalah kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam peperangan, pihak yang bersengketa wajib menghormati <a href="https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Jenewa 1949</a>. Konflik bersenjata dibagi menjadi International Armed Conflict dan Non-International Armed Conflict. Namun, ketentuan dalam konvensi yang berlaku dalam masing-masing konflik tidaklah sama.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya

Guru Besar Antropolog Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto (tengah) dan Director Standford Center for Human Rights and International Justice, Prof. David Cohen (kanan). Foto: RES

Kontribusi Greg terhadap perbaikan bidang hukum Indonesia menyentuh seluruh wilayah ilmu hukum. Mulai dari lembagai peradilan hingga pendidikan hukum.

Mengenang Gregory Churchill, Ahli Hukum yang Peduli Pendidikan Hukum Indonesia

Ilustrasi sejumlah jurnalis mengadakan aksi terkait kasus kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Foto: RES

Secara garis besar tujuan utama adanya hukum humaniter internasional yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik secara nyata atau aktif dalam permusuhan maupun tidak turut serta dalam permusuhan. 

Pembunuhan Wartawan di Medan Perang Merupakan Pelanggaran Hukum Humaniter

Diajeng Wulan Christiani. Foto: Istimewa

Pendekatan militer bukanlah pilihan.

Penyelesaian Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter

Hors de combat singkatnya diartikan seorang yang diakui atau yang di dalam keadaan tertentu tidak boleh dijadikan sasaran serangan apabila:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>ia berada di dalam kekuasaan suatu pihak lawan;</li>
	<li>ia terang-terangan menyatakan suatu maksud untuk menyerah; atau</li>
	<li>ia telah diserahkan dalam keadaan tidak sadar atau kalau tidak dalam keadaan tidak berdaya disebabkan oleh luka-luka atau sakit dan karenanya tidak mampu membela diri.</li>
</ol>

Tapi perlindungan hors de combat dapat berhenti karena alasan tertentu. Apakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Perlindungan Hors de Combat dalam Hukum Perang

Foto: SGP

Disusun oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM FH Usakti yang mengumpulkan berkas-berkas pemikiran Prof Haryomataram yang tercecer di berbagai kertas kerja.

Merefleksi dan Menakar Kerumitan Hukum Humaniter

Kedudukan intel diatur tegas dalam hukum humaniter.



Hukum Humaniter Di Mata Seorang Intel


Beranda

Home

hukum-humaniter

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hukum humaniter