DPR Terima Surpres Jokowi untuk Bahas RUU HPI
DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) untuk tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Inte...
Selesai Disusun, RUU Hukum Perdata Internasional Segera Dibawa Ke DPR
Pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) kepada DPR ...
Manfaat HCCH 1965 Service Convention untuk Peradilan Indonesia
Prosedur penyampaian dokumen hukum persidangan ke luar negeri akan jauh lebih cepat. Sejalan dengan ...
Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional
Apa itu hukum perdata internasional? Sederhananya HPI adalah hukum perdata nasional untuk masalah ya...
MA Dorong Pemerintah Kembangkan Instrumen Hukum Perdata Internasional
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin bahkan bersurat kepada pemerintah. Isinya meminta perhatia...
Harapan Baru Penanganan Perkara Lintas Negara
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam) dan Mahkamah Agung (M...
Incidental Question dalam Hukum Perdata Internasional
Hakim jarang mempertimbangkan persoalan pendahuluan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum asing...
The Hague Conference On Private International Law dan Kepentingan Indonesia
Indonesia diharapkan tidak lagi sebatas sebagai connected party di HCCH, tapi juga menjadi negara an...














