UU PSDN Dinilai Berpotensi Munculkan Kekacauan Hukum
Misalnya penerapan hukum pidana terhadap komponen cadangan (komcad).
FHUI Minta RUU Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan
Rekomendasi kebijakan dari FHUI mendapat apresiasi dari BSSN dan Lemhannas. Para pemangku kepentinga...
IOJI Beberkan 5 Catatan Penting Atas PP No.13 Tahun 2022
Keamanan laut penting untuk menjaga kekayaan laut Indonesia dan melindungi aset ekonomi kelautan Ind...
Komitmen Pemerintah Mendorong Bakamla Sebagai Coast Guard
Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mewujudkan Bakamla sebagai Coast Guard antara lain merev...
Presiden Teken PP Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Begini Isinya
PP ini dibuat untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, m...
Peradi Minta Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Selandia Baru
Penembakan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang biadab sehingga para pelakunya tak boleh diberi t...
Inilah Pengaturan Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerba...
Peluncuran Peluru Kendali Balistik Korea Utara: Perspektif Hukum Udara dan Angkasa
Memastikan keselamatan penerbangan sipil dari ancaman serangan militer Korea Utara juga merupakan sa...














