Perlu Rekonseptualisasi Kewenangan PTUN dalam Perkara Fiktif Positif
Hukum acaranya perlu mengadopsi model gugatan sederhana.
Mungkinkah Menuntut Relokasi Rumah Ibadah yang Dicabut Izinnya?
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelak...
Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan
Kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentan...
Perbedaan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara
Tindakan pencabutan dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") didasarkan pada asas contrar...
Tata Cara Pemberian Rehabilitasi dalam Putusan PTUN
Rehabilitasi ini hanya diberikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (yang dikabulkan) men...
Meneropong Risiko
Manajemen risiko kiranya bukan hanya bisa diterapkan pada dunia bisnis, tetapi juga pada setiap sist...
Komite Etik Jatuhi Saut Situmorang Sanksi Tertulis
Lantaran dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik tingkat sedang.














