Tarik Ulur Tafsir Kerugian Negara: BPK, Kejagung, dan Putusan MK yang Diperdebatkan
Sejatinya aparat penegak hukum harus menjadikan putusan MK terbaru sebagai rujukan utama dalam pembu...
Prinsip BJR dan Inkonsistensi Penegakan Hukum Pasca Putusan MK soal Kerugian Negara
Praktik penegakan hukum di Indonesia mulai mengakomodasi prinsip BJR, meski penerapannya belum sepen...
Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK
Surat Edaran yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri...
Eks Ketua BPK Sebut Audit BPKP dalam Kasus Chromebook Bersifat Asumtif dan Cacat Prosedur
Tiga syarat mutlak agar laporan hasil pemeriksaan investigasi atas perhitungan kerugian negara dapat...
Ahli Pertanyakan Dakwaan terhadap Nadiem, Sebut Kerugian Negara Bukan Bukti Korupsi
Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan, pendekatan hukum administrasi harus diutamakan, sehin...
Tafsir Baru MK atas Kerugian Keuangan Negara dalam UU Administrasi Pemerintahan
Implikasi dari putusan ini memperjelas dan menata kembali pemahaman mengenai konsep kerugian negara ...
Membaca Putusan MK tentang Kuasa BPK Menentukan Kerugian Negara
Hasil audit kerugian negara mestinya bersumber dari standar/metodologi yang seragam secara nasional ...
Kerugian Lingkungan Sebagai Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional
Pada akhirnya, pengakuan kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian nasi...














