Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior
UU Tipikor sebagai regulasi khusus tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak adanya pencab...
Tantangan Penerapan Fitur Deferred Prosecution Agreement di KUHAP Baru
Penyusunan pedoman pelaksanaan DPA di sektor Sumber Daya Alam harus memperhatikan parameter objektif...
KPK Akan Pelajari Penerapan Putusan MK Soal Penghitungan Kerugian Negara
KPK memiliki unit Accounting Forensic sendiri yang selama ini berwenang menghitung kerugian negara.
Pertimbangan MK Sebut Hanya BPK Lembaga Berwenang Audit Kerugian Negara
Dalam permohonannya, pemohon menyatakan Pasal 603 dan 604 tidak menyebut secara tegas lembaga mana y...
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tipikor dalam KUHP Nasional: Siapa yang Berwenang?
Dengan adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara,...
Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi
Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugi...
Pakar Nilai Jaksa Keliru, Jasa Profesional Amsal Sitepu Bukan Korupsi
Perhitungan kerugian negara dinilai tidak logis, terutama ketika sejumlah komponen jasa kreatif sepe...
Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim
Kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi, sementara kerugian lingkunga...














