AKPI: Tak Ada Persoalan Konstitusional Aturan Jangka Waktu Pemberesan Pailit
Ketentuan dalam UU Kepailitan dinilai tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. Permasalahan ...
Perbuatan Tercela dan Sebab-Sebab untuk Memakzulkan Presiden/Wakil Presiden
Usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR harus tetap diuji oleh Mahkamah Konstitusi...
Batas-Batas Kuasa Besar Presiden Republik Indonesia
RUU Lembaga Kepresidenan dipersiapkan sebagai salah satu mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kek...
APHTN-HAN Bakal Gelar Konferensi Nasional III Menyongsong Pemerintahan Baru
Konferensi APHTN-HAN III yang akan digelar di Balikpapan pada 5-8 Desember 2024 mendatang ini dibuka...
Apa Itu Open Legal Policy?
Open legal policy adalah kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang ...
Jabat Ketua MPR, Ahmad Muzani: Pegang Teguh Konstitusi, Junjung Tinggi Hukum
Terdiri dari 1 orang ketua dan 8 orang wakil ketua yang terdiri dari unsur perwakilan fraksi partai ...
Arti Hukum bagi Sang Leviathan
Bagi Leviathan, hukum bisa menjadikannya berkuasa dan kekuasaanya dapat diperkuat melalui hukum (rul...
Ketatanegaraan Kini dan Momentum Tegaknya Supremasi Konstitusi
Pelaksanaan kewenangan legislasi tidak boleh didorong oleh hasrat kekuasaan orang atau kelompok tert...