Ahli: Wewenang Seleksi Hakim Ad Hoc MA Open Legal Policy
Kewenangan KY melakukan seleksi hakim ad hoc muncul dari ketentuan frasa "wewenang lain" dalam Pasal...
Tanggapan Pemerintah Terkait Uji Konstitusionalitas Fungsi Dewan Pers
Menurut pemerintah, Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, fungsi Dewan Pers sama ...
Sejumlah Guru Besar Menyangsikan Materi PPHN dalam Amendemen Konstitusi
Jangan sampai mengubah konstitusi, tetapi tidak melihat atau mempertimbangkan risikonya. Kalau hanya...
Anggota DJSN: Putusan MK Ini Perlu Ditindaklanjuti dengan Revisi UU BPJS
Agar transformasi PT Taspen dan PT Asabri melebur ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi asas,...
Putusan MK Soal Uji UU BPJS Berpotensi Memunculkan Diskriminasi
Karena membedakan manfaat yang diterima PNS/ASN dengan pekerja/buruh swasta.
Jimly Dorong Evaluasi Kinerja Kelembagaan MPR
MPR sebagai lembaga representasi terlengkap dinilai belum melaksanakan empat tugas pokok dan fungsin...
Eks Panitera Pengganti Terpidana Korupsi Uji UU Tipikor dan KUHP
Pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor yang dianggap...
MK: Privatisasi BUMN Tidak Boleh Hilangkan Prinsip Penguasaan Negara
Privatisasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip tidak menyebabkan hilangnya ...














